Tugas pokok Tentara Nasional Indonesia (TNI)adalah jadi tulangpunggung pertahanan negara dari ancaman fisik dari luar negeri. Sementara urusan gesekan ideologi yang terjadi di kalangan masyarkat dan mengancam gangguan ketertiban masyarakat bukan kewenangannya.
“Itu lebih pada kewenangan Polisi,” kata Adhie Massardi pada acara Webinar yang digelar kantor Berita Politik RMOL dengan Tema “5 Oktober, Menjaga TNI, Menjaga Indonesia”, Kamis (1/10).
Menurutnya TNI sebaiknya fokus pada tugas pokoknya mengantisipasi ancaman fisik dari luar negeri. Justru lanjut Adi, jika TNI ikut mengurus soal-soal ideologi dan politik bisa menimbulkan masalah.
Sepakat dengan Gus Dur, Adhie berpandangan jika TNI terlibat dalam politik bisa menimbulkan perpecahan internal dan berujung pada konflik bersenjata.
“Kalau perwira aktif memegang jabatan politik bisa jadi masalah. Beda kalau ia sudah jadi purnawirawan,”ujar Adhie.
Ia mengingatkan, di masa Orde Baru dimana para perwira TNI ikut berpolitik, pernah ada konflik politik antara LB Moerdani dengan Darmono yang berujung pada kerusuhan massa.
“Konflik itu memicu demonstrasi, disusul peristiwa malaria. Itulah bahayanya,” tuturnya.
Adhie meyakini menjauhkan TNI dari ranah politik akan membuat situasi politik tanah air lebih stabil sehingga membawa banyak kebaikan bagi bangsa Indonesia yang heterogen.
“Jika kehidupan politiknya stabil dan situasi sosial aman maka pembangunan ekonomi akan berjalan lancar,” pungkasnya.
© Copyright 2024, All Rights Reserved