Alasan Mendagri Tunda Pilkades Disoal Legislator RI

Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak di Kabupaten Ciamis terpaksa ditunda, menyusul adanya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian pada 10 Agustus lalu.


Surat bernomor 141/4528/SJ. tentang Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu atau PAW tersebut ditujukan bagi Bupati/Wali Kota di seluruh Indonesia. 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Fraksi Golkar, Agun Gunandjar Sudarsa pun mengaku menyesalkan penundaan tersebut, terutama yang diselenggarakan di Kabupaten Ciamis.  

"Saya mendapat info tersebut sejak kemarin. Saya sudah teruskan ke Komisi II DPR untuk disikapi," kata Agun melalui pesan singkat WhatsApp, Jumat (14/8).

Agun menjelaskan, pelaksana Pilkades adalah eksekutif. Ia pun meminta ada pengkajian ulang tentang tata cara Pilkades, agar terbebas dari hal-hal tak diinginkan seperti yang terjadi di Kabupaten Ciamis.

Terlebih, beber Agun, surat edaran yang dikeluarkan Mendagri beralasan demi tidak terganggunya kepentingan nasional karena di tahun ini juga akan dilaksanakan Pilkada Serentak.

Kendati demikian, tuturnya, Kabupaten Ciamis tidak sedang menggelar Pilkada. Sehingga wajar, masyarakat bereaksi dan meminta Pilkades tetap dilaksanakan pada Agustus 2020.

Untuk diketahui, agenda Pilkades Serentak Ciamis dijadwalkan pada 15 Agustus 2020. Sebanyak 143 desa yang akan melaksanakan Pilkades.