APBD dan PAD Sangat Terbatas, Pemimpin KBB Harus Miliki Aksesibilitas ke Pemerintah Pusat 

Bakal calon (balon) Bupati Bandung Barat, Tb Ardi Januar atau akrab disapa Kang Tebe berpersepsi, pemimpin Kabupaten Bandung Barat (KBB)bke depan harus aksesibel ke pemerintahan pusat dan berbagai sektor karena membangun daerah perlu dilakukan bersama-sama.

Jika hanya bertumpu kepada APBD dan PAD, tentu akan kurang optimal untuk mengimplementasikan berbagai program pemerintah pusat di daerah.

Kang Tebe mengungkapkan, KBB sangat potensial karena telah difasilitasi pemerintah pusat seperti, Stasiun Kereta Whoos di Padalarang yang seharusnya disambut pemerintah daerah untuk mengembangkan sektor penunjang hajat hidup masyarakat menjadi lebih baik.

"Baik dari sektor pariwisata, UMKM, segi infrastruktur, dan lain sebagainya," ucap Kang Tebe saat dihubungi, Jumat (26/7).

Pemerintah pusat sudah berjalan, maka dari itu, dikatakan Kang Tebe, tinggal bagaimana pemerintah daerah bisa menyambut dan mengoptimalkan program-program di KBB.

Baginya, permasalahan KBB dari hulu ke hilir bisa teratasi jika memiliki pemimpin yang aksesibel ke pemerintah pusat, ke investor, pihak swasta, dan lainnya serta membangun komunikasi baik dengan para stakeholder juga masyarakat setempat.

"Karena membangun KBB ini harus bersama-sama," katanya.

Menurut Kang Tebe, jika pemerintah KBB hanya bertumpu kepada APBD yang jumlahnya Rp3,4 triliun dan PAD yang hanya sekitar Rp700 miliar lalu harus mengelola 1,8 juta jiwa, mengelola 16 kecamatan, dan 165 desa tentunya kurang optimal.

"Butuh sentuhan-sentuhan pemerintah pusat bagaimana KBB itu ke depan bisa banyak membawa program pemerintah pusat ke KBB," terangnya.

Dari segi aspek, dia menuturkan, baik dari infrastruktur, pendidikan, misalkan, memperbaiki infrastruktur jalan tapi tanpa mengganggu APBD KBB yang sudah sangat terbatas.

"Apalagi KBB punya utang kurang lebih Rp 200 miliar yang harus diselesaikan," singgungnya.

"Dari segi pendidikan, bagaimana pemerintah KBB bisa menyekolahkan anak-anak terbaik yang berprestasi ke kampus-kampus unggulan di tingkat nasional dengan difasilitasi pemerintah daerah tapi tanpa menggunakan APBD. Itu juga perlu lompatan-lompatan besar karena kalau hanya bertumpu pada APBD, saya kira akan kurang optimal," tukasnya.