Sugianto/RMOLJabar

rmoljabar DPW Asosiasi Profesi Hukum Indonesia Jawa Barat (APHI Jabar) mendesak Presiden Joko Widodo mencabut kembali Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020. Kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dalam Perpres No. 64 Tahun 2020 di saat wabah Covid-19 dianggap menyakiti rakyat Indonesia.

Hal itu disampaikan Ketua APHI Jabar, Sugianto kepada Kantor Berita RMOLJabar, Kamis (21/5).

“Perpres Nomor 64 Tahun 2020 salah kaprah,” tegas Sugianto.

Sugianto mengaku heran bahwa putusan MA RI Nomor 7/P/HUM/2020 atas hasil uji materi terhadap Perpres No. 75/2019 sebagai perubahan atas Perpres No. 82/2018 tentang jaminan sosial tidak dilaksanakan. Seharusnya dalam negara hukum pemerintah harus taat dengan hukum.

“MA RI telah membatalkan kenaikan iuran Jaminan kesehatan. Seharusnya Pemerintah mengeksekusi dulu putusan MA RI No. 7/P/HUM/2020 tidak ada kenaikan iuran Jaminan kesehatan, ini kok sebaliknya,” jelas Ahli Hukum Tata Negara IAIN Syekh Nurjati Cirebon itu.

Pemerintah dalam hal ini Presiden RI telah keliru, Perpres Nomor 64 Tahun 2020 harus dicabut, walaupun dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa Perpres (Peraruran Presiden) merupakan kewenangan Presiden sebaiknya ditinjau kembali bila perlu dicabut.

“Mengeluarkan perpres baru, berarti Perpres itu inkonstitusional dan harus dicabut oleh yang membuatnya,” demikian Sugianto.

Beri Komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here