Bantuan Berkurang, Ketua Komisi I Ngeluh Banyak Masalah Pelik di Kabupaten Cirebon

Banyak masalah pelik yang sedang dihadapi Pemerintah Kabupaten Cirebon, mulai dari penurunan bantuan dari Pemprov Jabar dan PPPK yang masih berpolemik yang imbasnya mempengaruhi anggaran pembangunan infrastruktur.

Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon, Aan Setiawan usai acara Musrenbang Dapil 7 di Kantor Kecamatan Babakan Cirebon, Rabu (1/2).

Aan mengklaim, penurunan bantuan yang diterima Pemkab Cirebon sangat signifikan yaitu sebesar Rp500 miliar. Hal itu terjadi karena bantuan bagi hasil sektor pajak dari Pemprov Jabar berkurang sangat drastis.

Selain itu masalah PPPK (P3K) yang awalnya dianggarkan oleh pemerintah pusat dipindahkan ke daerah. Sekarang dipindahkan lagi ke pusat, namun untuk tunjangan dibebankan ke daerah. 

“Penurunan bantuan dari Pemprov berdampak hilangnya anggaran untuk pembangunan sport center, sehingga untuk menutupnya berdampak pada pengurangan dana pagu indikatif kewilayahan (PIK) dan pagu indikatif sektoral (PIS) untuk pembangunan infrastruktur,” ungkapnya. 

Aan mengatakan, rencana Pemerintah Kabupaten Cirebon pada 2023 ini akan ada penambahan 2.000 orang PPPK nakes, guru dan lainnya. Karena saat ini masih banyak tenaga honorer dari nakes dan pendidikan (guru honorer) yang honornya sangat kecil yaitu sebesar Rp200 sampai dengan Rp300 ribu per bulan harus ditingkatkan. 

“Insya Allah akan ada penambahan PPPK 2.000 orang, jadi wajar jika terbagi-bagi dan berdampak pembangunan infrastruktur di desa-desa,” bebernya.

Namun begitu, Wakil Ketua DPC PDIP Kabupaten Cirebon memastikan pada 2024 Pemkab Cirebon tetap fokus dan mengutamakan pembangunan infrastruktur jalan, pendidikan, kesehatan dan perekonomian sesuai visi misi bupati yang akan berakhir masa jabatannya pada akhir 2023.

“Ini akhir visi misi bupati yaitu fokus membangun sarana dan prasarana khususnya infrastruktur jalan, karena banyak masalah yang ada di Kabupaten Cirebon,” tutupnya.