Banyak Anak Putus Sekolah, DPRD Sentil Pemkot Bogor Soal Minimnya Sekolah Negeri

Wakil Ketua DPRD Kota Bogor, Dadang Danubrata bersama Anggota DPRD Kota Bogor lainnya hadir di musrenbang tingkat Kecamatan Bogor Selatan, yang berlangsung di wilayah Kelurahan Rancamaya, Kota Bogor, Rabu (25/1). 

Di hadapan Wali Kota Bogor Bima Arya, Dadang Danubrata menyampaikan sejumlah capaian pembangunan yang terjadi di wilayah Bogor Selatan selama dipimpin Bima Arya bersama wakilnya Dedie A Rachim. 

Namun disamping itu, Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Bogor ini pun menyinggung banyaknya masyarakat putus sekolah yang terjadi di Dapil-nya. Hal itu, kata Dadang, karena minimnya sekolah negeri SMP dan SMA di wilayah Bogor Selatan. 

"Perlu segera dibangun gedung SMP dan SMA Negeri di Bogor Selatan untuk mengcover kebutuhan zonasi. Terutama di wilayah Kelurahan Cipaku hingga Rancamaya," kata Dadang.

Saat ini, lanjut Dadang, baru ada SMA Negeri 4 yang hanya mengakomodir warga di Kelurahan Empang, Bondongan, Ranggamekar dan sekitarnya. Tetapi untuk wilayah Cipaku hingga Rancamaya belum ada SMA Negeri, sehingga harus segera direalisasikan oleh pemerintah agar tidak terjadi peningkatan angka putus sekolah jenjang SMA. 

"Saya mencatat, tahun lalu ada 163 anak yang putus sekolah dan yang terbanyak di Kelurahan Rancamaya ada 68 anak, Bojongkerta 39 anak dan Genteng 22 anak. Rata-rata mereka yang putus sekolah karena tidak sanggup membiayai sekolahnya lantaran masuk ke sekolah swasta, ditambah dengan sistem zonasi yang membuatnya tidak masuk ke negeri," ujarnya. 

Selain di bidang pendidikan, masih banyak juga pembangunan infrastuktur yang belum terealisasi dengan baik, seperti pembangunan TPT dan perbaikan wilayah yang terkena longsor di Bogor Selatan.

"Berdasarkan catatan pihak Kecamatan ada lebih dari 57 titik di wilayah longsor dan 8 titik banjir yang tersebar di 3 wilayah, yaitu Bondongan, Muarasari dan Cipaku. Saya berharap tahun 2023 ini bisa segera dilaksanakan khususnya untuk 3 wilayah tadi, karena sudah sangat membahayakan jika ada longsor susulan,” paparnya.

Bukan itu saja, ia juga mengusulkan agar ke depan bisa dibangun RSUD di Bogor Selatan untuk memenuhi pelayanan kesehatan masyarakat di wilayah perbatasan. 

"Terkait masalah bantuan untuk tiap kelurahan sebesar Rp250 juta, semoga di tahun depan bisa direalisasikan. Termasuk peningkatan honor bagi RT, RW, kader posyandu dan guru ngaji. Banyaknya UMKM di Bogor Selatan berjumlah 10.837 UMKM, pada bidang ekonomi diharapkan Pemkot mengalokasikan anggaran dan tempat bagi UMKM," tandasnya.