Kejaksaan Negeri Ciamis/RMOLJabar

rmoljabar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ciamis merevitalisasi Taman Raflesia Alun-Alun Ciamis. Tahap pertama pengerjaan senilai Rp2,3 miliar di tahun anggaran 2018.

 

Pada pembangunan yang dikerjakan perusahaan PIDILLIA itu sempat mengundang reaksi berbagai elemen masyarakat, lantaran ada dugaan pekerjaan tidak sesuai dengan spek yang direncanakan.

Kepala Seksi Intelejen Kejaksaan Negeri (Kejari) Ciamis Femi Irvan Nasution mengungkapkan kejelasan dugaan kasus di proyek pekerjaan revitalisasi Alun-alun Ciamis.

Dia mengungkapkan, hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) ada temuan pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi senilai Rp138 juta.

“Ternyata setelah selesai dilakukan pemeriksaan BPK ada temuan sebesar Rp138 juta,” kata Femi di Kantornya, Selasa (21/1).

Dia menjelaskan, pembangunan atau revitalisasi Taman Raflesia Alun-Alun Ciamis sendiri merupakan bagian pengawalan dari Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Negeri Ciamis.

“Kami selaku TP4D dengan tugas dan fungsi kami sebagai TP4D, kami perintahkan untuk tiap dinas, dalam jangka waktu 60 hari segera mengembalikan temuan dari BPK itu,” ujar Femi.

“Alhamdulillah tiap dinas beritikad baik dan kooperatif mereka mengembalikan seluruhnya temuan dari BPK itu senilai Rp138 juta dengan dibuktikan bukti setor ke negara,” lanjutnya.

 


Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Ciamis Femi/RMOLJabar

Sehingga, tegasnya, Kejari Ciamis sama sekali tidak menindaklanjuti perkara tersebut. Lantaran kerugian negara dari temuan BPK RI sudah dikembalikan secara keseluruhan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Peraturan BPK RI menyebutkan bahwa temuan dari BPK diberi waktu paling lama 60 hari harus sudah dikembalikan.

“Misalkan dari temuan BPK itu dalam jangka lebih dari 60 hari tidak dikembalikan baru bisa ditindaklanjuti,” tegasnya.

Beri Komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here