Bawaslu Jabar Gandeng Kohati Perkuat Peran Perempuan dalam Pengawasan Pilkada

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Jabar menyelenggarakan Forum Warga 'Sosialisasi Pengawasan Partisipatif bersama Korps HMI Wati pada Pemilihan Tahun 2024 di Provinsi Jawa Barat' yang digelar di Gedung LLDIKTI Wilayah IV, Jatinangor, Sumedang, Jumat (13/9).

Kordiv Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu Jabar, Nuryamah mengatakan, acara tersebut merupakan salah satu cara memberikan pemahaman, kepada masyarakat terkait pengawasan. Hal itu sesuai dengan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) No. 2 Tahun 2023.

"Di situ kan ada jenis-jenis kegiatan untuk pencegahan di antaranya kan ada pendidikan pengawasan partisipatif, forum warga partisipatif, pojok pengawasan, kerja sama dengan perguruan tinggi," ucap Nuryamah.

Lebih lanjut dirinya menjelaskan, pihaknya memberikan pendidikan politik kepada Korps HMI Wati atau Kohati Jabar dalam konteks pencegahan dan pengawasan diseluruh tahapan.

"Output-nya ketika kita sudah diberikan sosialisasi pengawasan partisipatif ini, biar lebih banyak lagi masyarakat, khususnya kan kalau Kohati ini OKP, organisasi mahasiswa lebih paham tentang pengawasan di setiap tahapan pemilihan.

Dengan begitu, lanjut Nuryamah, mereka juga harus mampu dan mau menjadi pelapor ketika ditemukan adanya dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 pada 27 November mendatang.

"Karena di setiap tahapan ini, khususnya di setiap tahapan yang krusial, tahapan kampanye, masa tenang dan pemungutan suara itu banyak sekali pelanggaran-pelanggaran seperti money politic, netralitas ASN," jelasnya.

"Dengan adanya sosialisasi dengan mahasiswa ini biar lebih banyak lagi masyarakat yang aware ikut mengawasi menjadi pengawas partisipatif ketika ada temuan untuk agar dilaporkan ke Bawaslu," tambahnya.

Do temui di tempat yang sama, Ketua Bidang Kajian dan Advokasi Kohati Jabar, Silmi Hannan Dita mengatakan dengan adanya acara tersebut, bertujuan agar pemahaman mahasiswa khususnya perempuan dalam proses Pilkada 2024 di Jabar.

"Kegiatan ini berfungsi untuk meningkatkan kapabilitas dari perempuan-perempuan terutama untuk pemilih pemula di Jawa Barat, dalam menghadapi Pilkada Serentak," ucap Silmi.

Dirinya menyebut dalam pendidikan tersebut, melibatkan 23 anggota. 23 anggota tersebut harus mengikuti verifikasi dalam kegiatan ini dengan membuat Esai terlebih dahulu. 

"Karena kita melalui verifikasi berkas sehingga ada persyaratan-persyaratan khusus, seperti pembuatan esai dan lain sebagainya, dari 15 cabang di ruang lingkup HMI Jawa Barat," katanya.

Silmi berharap, dengan mengikuti kegiatan ini bisa meningkatkan perempuan-perempuan ini untuk berpartisipasi aktif, khususnya di bidang politik dan demokrasi.

"Karena melihat perempuan-perempuan saat ini itu terkungkung dalam benaknya sendiri dan tidak berani untuk mengambil langkah-langkah strategis di kedepan hari," imbuhnya.

Tak hanya itu dirinya menyebut, dengan adanya acar ini para perempuan dapat terbuka dan  membentuk strategi-strategi maupun berperan aktif di Pilkada 2024.

"Dan juga untuk menyebarkan awareness kepada masyarakat khususnya agar kita ini nantinya bisa menjadi pengawas partisipatif dalam Pilkada 2024," ujarnya.

Silmi juga berkomitmen akan turut membantu Bawaslu Jabar dalam menyosialisasikan Pilkada 2024 kepada masyarakat hingga menjadi pengawas partisipatif.

"Kita yang pastinya akan ada pengawas partisipatif yang bukan dari bawaslu, kita juga berperan di situ. Kemudian juga kita nantinya akan membantu sosialisasi kepada warga masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya secara tepat," katanya.

Sebab menurutnya, sosialisasi yang paling efektif itu sosialisasi kepada lingkungan terdekat.

"Maka dari itu rencana tindak lanjutnya setelah ini, harapannya teman-teman yang sudah mengikuti sekolah demokrasi perempuan ini bisa berkontribusi minimal untuk di lingkungan sekitarnya," tandasnya.