Bawaslu Petakan Kerawanan Pilkada 2024 di Tasikmalaya, Politik Uang Masih Jadi Perhatian

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Tasikmalaya melakukan identifikasi dan pemetaan kerawanan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di wilayahnya. Hal ini dilakukan untuk mencegah potensi kerawanan pada Pilwalkot Tasikmalaya dan Pilgub Jawa Barat 2024.

Pemetaan kerawanan tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang digelar di Hotel Santika, Jalan Yudenegara, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya, Senin (5/8). Rapat tersebut dihadiri oleh Forkompimda Kota Tasikmalaya serta perwakilan kecamatan se-Kota Tasikmalaya.

Pj Sekda Kota Tasikmalaya, Asep Goparullah menegaskan, keberhasilan penyelenggaraan Pilkada 2024 bukan hanya tanggung jawab penyelenggara, tetapi juga melibatkan semua pihak, termasuk peserta pilkada, masyarakat, forkopimda, dan pemerintah daerah.

"Pemetaan kerawanan ini merupakan langkah awal untuk mengidentifikasi potensi pelanggaran di wilayah Kota Tasikmalaya," kata Asep Goparullah.

Menurut Asep, kegiatan ini mencerminkan komitmen bersama dalam menyukseskan penyelenggaraan Pilkada 2024 di Kota Tasikmalaya. Selain itu, pemetaan kerawanan adalah langkah penting untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengantisipasi berbagai potensi masalah yang dapat mengganggu jalannya pemilihan.

"Harapan kami adalah setiap potensi pelanggaran dapat dicegah secara baik dan persuasif, sehingga kualitas Pilkada 2024 di Kota Tasikmalaya semakin demokratis dan berkualitas," ucapnya.

Sementara itu, Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu Kota Tasikmalaya, Enceng Fuad menyatakan, peta kerawanan didasarkan pada indeks kerawanan pemilu yang dirilis Bawaslu RI pada 2022 serta data hasil pengawasan pemilu sebelumnya. 

"Dari kedua sumber data ini, kami menyusun peta kerawanan untuk mengantisipasi dan memetakan potensi masalah sebagai upaya pencegahan oleh Bawaslu Kota Tasikmalaya dalam Pilkada 2024," terang Enceng Fuad.

Menurut Enceng, hasil pemetaan menunjukkan bahwa tingkat kerawanan di Kota Tasikmalaya berada pada peringkat ke-7 se-Jawa Barat, yang dianggap sangat tinggi.

"Kami juga mengantisipasi kemungkinan kampanye di luar jadwal dengan masa pencalonan yang akan segera dimulai," ujarnya.

Enceng menambahkan, politik uang dan pengaturan daftar pemilih tetap (DPT) menjadi perhatian utama Bawaslu Kota Tasikmalaya. Oleh karenanya, koordinasi dengan semua pihak termasuk KPU Kota Tasikmalaya sangat penting.

Meskipun saat ini fokus pada penyusunan daftar pemilih, Enceng memaparkan, temuan pengawasan sebelumnya menunjukan adanya kerawanan di semua kecamatan, baik terkait politik uang maupun intimidasi politik. 

"Indeks kerawanan mencapai 51,70 persen, angka yang dinilai tinggi untuk tingkat lokal meskipun tidak demikian secara nasional," jelasnya.

Enceng menegaskan, tujuan utama Bawaslu adalah memastikan Pilkada 2024 di Kota Tasikmalaya berjalan lancar tanpa keributan. 

"Kami berharap Pilkada 2024 di Kota Tasikmalaya berjalan aman, tentram, dan masyarakat antusias berpartisipasi," tutup Enceng Fuad.