Anggota DPRD Jabar, Faizal Hafan Farid/RMOLJabar

rmoljabar Pemprov Jabar mengalokasikan anggaran Bantuan Provinsi (Banprov) sebanyak Rp7 triliun untuk seluruh kabupaten/kota. Dari jumlah tersebut, Pemkab Bekasi mendapat jatah bantuan provinsi sebesar Rp223.598.971.566.

 

Anggota DPRD Jabar, Faizal Hafan Farid menilai anggaran yang diterima Pemkab Bekasi terlalu kecil. Pasalnya, Kabupaten Bekasi telah menyumbangkan anggaran pada Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah (PPPD) untuk Tahun 2020 sebesar Rp 1.5 Triliun.

“Memang Banprov itu ada proporsionalnya, istilahnya ada rumusnya tetapi dalam perjalanan itu ada yang bisa dikomunikasikan, untuk menjadi tambahan tergantung dari kreativitas masing-masing dinas,” kata Faizal, Rabu (15/01).

Faizal menuturkan, sebenarnya Kabupaten Bekasi bisa mendapatkan anggaran lebih jika usulan yang disampaikan sejalan dengan program prioritas Pemprov Jabar.

“Ibaratnya program sejalan dengan Force Majeure, misal ada banjir bisa ditambahin. Usulan tentang dana alokasi yang ditujukan ke provinsi cocok nggak, misalnya Kabupaten Bekasi pada 2020 ini mengusulkan revitalisasi pasar, kemudian disetujui Pemprov. Saat ini Pemprov sedang fokus kesana, makanya banyak pasar yang disetujui untuk direvitasisasi,” bebernya.

Maka dari itu, Faizal mengajak instansi yang berada di Kabupaten Bekasi untuk mengusulkan lebih banyak lagi bantuan pada tahun mendatang, sembari memastikan apa yang menjadi fokus prioritas Provinsi Jawa Barat.

“Dinas terkait kalau bisa aktif untuk mengajukan usulan untuk dibantu oleh pemerintah provinsi, Bapendanya mungkin bisa ngintip ke provinsi tahun 2022, apa yang menjadi program unggulan provinsi, misalnya UMKM,” kata dia.

“Pemkab tinggal mengajukan sebanyak-banyaknya program yang berkaitan dengan UMKM, saya yakin kalau begitu maka bantuan yang akan diterima Pemkab Bekasi akan lebih banyak lagi,” tandasnya.

Beri Komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here