Belajar Dari Kasus Sipadan Dan Ligitan, DPR Desak Pemerintah Tingkatkan Kehadiran Di Ambalat

Belajar Dari Kasus Sipadan Dan Ligitan, DPR Desak Pemerintah Tingkatkan Kehadiran Di Ambalat
Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Golkar, Christina Aryani/Net

Rapat Kerja (Raker) guna membahas polemik batas teritorial Pulau Ambalat yang diklaim Malaysia telah dilaksanakan Komisi I DPR RI bersama Kementerian Luar Negeri (Kemenlu). 


Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Golkar, Christina Aryani mengurai, polemik tersebut berkaitan klaim Malaysia yang menerbitkan Buku Putih Pertahanan pada akhir 2019. Isinya terdapat peta yang menampilkan Laut Ambalat sebagai bagian teritorial mereka.

"Kita perlu meluruskan, buku putih ini klaim sepihak Malaysia, kita bisa saja mengeluarkan buku serupa dan mengklaim wilayah Indonesia mengikuti luas wilayah hasil ekspansi Majapahit dulu. Tapi itu kan ngawur," tegasnya, dikutip dari Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (17/9).

Menurutnya, untuk mengklaim suatu wilayah baik pulau, laut, dan lain-lain, harus berdasarkan landasan hukum hingga penguasaan teritori yang jelas.

Kendati demikian, politisi muda Partai Golkar tersebut menyatakan Indonesia tetap harus belajar dari kasus Sipadan dan Ligitan sebagaimana pernyataan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) yang mengakui kepemilikan Sipadan dan Ligitan oleh Malaysia.

"Tapi kami belajar dari kasus Sipadan dan Ligitan, sehingga mendorong Pemerintah untuk senantiasa meningkatkan kehadiran (presence) negara dan warganya di wilayah-wilayah terluar Indonesia," tuturnya.

"Ini menjadi salah satu tantangan sebagai negara kepulauan dengan jumlah pulau yang sangat banyak. Tapi saya yakin pemerintah cukup paham soal ini," pungkasnya.