Gedung PTUN Bandung/Net

rmoljabar Ketua DPRD dan Ketua Panitia Pemilihan (Panlih) Wakil Bupati Bekasi diagendakan akan menjalani dua sidang dari dua penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung, Rabu (16/6) esok.

Kehadiran mereka untuk menjadi tergugat kaitan Pemilihan Wakil Bupati Bekasi.

Kedua gugatan tersebut dilayangkan oleh Ranio Abdillah yang merupakan kandidat Ketua KNPI Kabupaten Bekasi dan disidangkan Pukul 13.00 WIB serta gugatan yang dilayangkan Tim Advokasi Partai Golkar yang disidangkan Pukul 09.00 WIB.

Penggugat, Ranio Abdillah mengatakan, gugatan yang dilakukan saat ini masuk ke dalam tahap pembuktian dan pemeriksaan saksi-saksi baik itu saksi fakta maupun saksi ahli.

“Kalau dari sidang terakhir sebagai tergugat, mereka tidak mengajukan saksi. Yang mengajukan malah kita, mengajukan saksi fakta dan saksi ahli tata negara. Dalam sidang tersebut Ketua DPRD sebagai tergugat tapi memang ketua dewan gak pernah hadir pada sidang sebelumnya, tapi diwakili Nyumarno sebagai kuasa tergugat. Kemudian, ada pula Akhmad Marjuki dalam sidang turut sebagai tergugat intervensi,” beber Ranio, Selasa (16/6).

Yang menjadi materi gugatan, kata dia, menurut pendapat hukumnya bahwa idealnya berasarkan amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2018 sebelum dibentuk Panitia Pemilihan (Panlih) harus terlebih dahulu dibentuk Panitia Khusus (Pansus). Ranio kepada RMOLJabar mengatakan, yang terjadi di Kabupaten Bekasi, malah langsung dibentuk Panlih tanpa terlebih dahulu dibentuk Pansusnya.

“Di dalam aturan PP harusnya dibentuk Pansus. Pansus sebagai payung hukum untuk memfasilitasi pelaksanaan pemilihan Wabup seperti penyerapan anggaran, kunjungan kerja hingga kemudian Ketika sudah ada keputusan, barulah dibentuk panlihnya, ini malah mereka langsung buat panlih padahal gak ada pansusnya,” bebernya.

Kemudian, ia juga menggugat dua SK pembentukan Panlih dari dua periode yang berbeda yakni SK Nomor 11 yang kala itu dikeluarkan Ketua DPRD Periode 2014-2016 Sunandar dan SK 28 yang dikeluarkan Ketua DPRD Periode 2019-2024 Aria Dwi Nugraha.

“Jadi kita berpandangan hal itu sudah cacat prosedural Pilwabupnya. Mereka tidak membantah, dalam dalil kita secara penafsiran hukum bahwa pemilihan tersebut gak tepat atau gak sesuai. Jadi surat keputusan pembentukan panlih ini yang kita gugat, maka secara otomatis produk yang di dalamnya gak sesuai juga,” pungkas Ranio.

Sementara itu, Panitera Pengganti PTUN Bandung, Gunyantoro membenarkan kaitan pemanggilan pimpinan dewan di Kabupaten Bekasi. Dalam tahapan tersebut ia meminta agar tergugat menyerahkan bukti dan saksi yang ia miliki.

“Iya betul, ini lanjutan sidang sih, akan disidang lagi hari Rabu, yang pemohonnya Pak Ranio. Masih gugatan yang lama, sekarang masih tahap penyerahan bukti dan saksi. Minggu depan tambahan bukti dan saksi. Yang dibutuhkan kita yaitu bukti-bukti kaitan pemilihan Wakil Bupati Bekasi,” singkatnya.

Sementara itu, dihari yang sama Ketua DPRD dan Ketua Panlih Wakil Bupati Bekasi juga harus menjalani gugatan yang dilayangkan tim advokasi Partai Golkar berdasarkan surat panggilan yang dikeluarkan PTUN Bandung dengan nomor: 69/G/2020/PTUN-BDG.

Dalam Pemanggilan tersebut kedua tergugat harus membawa tiga dokumen yakni Surat keputusan panitia pemilihan Wakil Bupati Kabupaten Bekasi sisa masa jabatan 2017-2022 Nomor : 11/PANLIH/III/2020 tanggal 9 Maret 2020 tentang penetapan calon Wakil Bupati Kabupaten Bekasi sisa masa jabatan 2017-2022.

Keputusan Panitia Pemilihan Wakil Bupati Kabupaten Bekasi sisa masa jabatan 2017-2020 Nomor : 14/PANLIH/DPRD/III/2020, tanggal 18 Maret 2020 tentang penetapan Wakil Bupati Kabupaten Bekasi terpilih sisa masa jabatan 2017-2022 serta Keputusan DPRD Kabupaten Bekasi Nomor : 02/KEP/172.2-DPRD/2020, tanggal 18 Maret 2020 tentang penetapan pengangkatan Wakil Bupati Bekasi sisa masa jabatan 2017-2022.

 

Beri Komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here