Evaluasi total di sektor pendidikan sudah seharusnya dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan melakukan reshuffle terhadap Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim.
Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, dikutip dari Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (15/8).
"Perlu adanya evaluasi kinerja Nadiem dan tidak menutup kemungkinan untuk diadakan pergantian," kata Dedi Kurnia Syah.
Pasalnya, selain kebijakannya selama ini hanya menuai kontroversi dan gaduh di tengah pandemik Covid-19, Nadiem juga dinilai tidak mengindahkan visi misi Presiden.
"Kebijakan dan program Nadiem, memang lebih banyak yang menuai kontroversi. Terlebih penerapan kebijakan pendidikan di masa pandemik, justru lebih sering membikin kisruh," ucap Dedi.
Menurut dia, Nadiem sudah seharusnya dievaluasi jika tidak lagi sejalan dengan visi misi Presiden. Sektor pendidikan sedianya diisi anak bangsa yang lebih matang dan memiliki kapasitas tentang arah cita-cita pendidikan nasional.
"Dengan misi dan visi Presiden, perlu adanya evaluasi kinerja Nadiem dan tidak menutup kemungkinan untuk diadakan pergantian dengan tokoh yang lebih matang dalam pemahaman arah pendidikan nasional," tandasnya.
Wacana reshuffle kabinet bergulir setelah Presiden Jokowi berpidato dan "marah-marah" terhadap para menterinya pada Sidang Kabinet Paripurna 18 Juni 2020, lantaran dianggap kurang memiliki sense of crisis, bahkan kepala negara mengancam akan merombak kabinet dan membubarkan 18 lembaga.
Soal kinerja Nadiem, dia dianggap gagal terkait belajar jarak jauh di tengah pandemik. Dia juga membuat kisruh terkait Program Organisasi Penggerak (POP), yang membuat NU dan Muhammadiyah hengkang.
© Copyright 2024, All Rights Reserved