Buah Kinerja Bagus sebagai Walikota Bogor, Bima Arya Dianugerahi Satyalancana

Kinerja bagus Wali Kota Bogor periode 2014-2024 Bima Arya berbuah hasil. Dia menerima tanda kehormatan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha dari Presiden RI Joko Widodo melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian di puncak peringatan Hari Otonomi Daerah ke-28 di Kota Surabaya, Kamis (25/4).

Usai mengikuti prosesi penyematan tersebut, Bima Arya mengucapkan terima kasih atas penghargaan yang diberikan Presiden melalui Kemendagri.  Ia juga mengapresiasi kinerja para ASN di lingkungan Pemkot Bogor atas kerja kerasnya selama 10 tahun ini.

"Penghargaan ini saya persembahkan untuk semua ASN hebat di Kota Bogor yang telah bekerja keras membangun sistem pemerintahan yang melayani warga dan memudahkan warga," ungkap Bima Arya.

"Ada tetesan keringat para Kadis, Kabag, BUMD, Camat, Lurah dan semua ASN dibalik penghargaan ini," tambahnya.

Bima  mengaku bangga bisa bersama jajaran Pemkot Bogor selama menjabat dan melayani warga. "Saya akan selalu bangga menjadi bagian dari Birokrasi Kota Bogor yang terus berlari untuk melayani dan memudahkan warga. Teruslah berlari dan bekerja dengan hati," ujarnya.

Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha diberikan kepada kepala daerah/mantan kepala daerah atas jasa besar atau prestasi kinerja yang sangat tinggi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

Penilaiannya dilakukan dari hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) 2022 terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) 2021.

Mendagri Tito Karnavian menyampaikan ucapan selamat kepada semua peraih penghargaan dan berterima kasih atas seluruh usaha yang telah dilakukan oleh seluruh pemerintah daerah dalam semua bidang.

Ia menjelaskan, pemberian penghargaan ini adalah upaya untuk menciptakan iklim kompetitif antara kepala daerah. Sehingga bisa membangkitkan motivasi kepala daerah untuk berkompetisi secara positif.

"Penghargaan itu tidak dilakukan oleh Kemendagri sendiri, tapi dilakukan oleh panel yang tergabung dari semua unsur pemerintah yang terkait. Termasuk dari garis militer juga mengecek dan kemudian diikuti juga oleh pihak-pihak eksternal, baik akademisi dan lembaga-lembaga internasional yang ada di Indonesia yang kredibel," beber Tito.