Pemprov Jabar berencana membuka beberapa sektor pariwisata dengan pertimbangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sudah di level 3 dan Bed Occupancy Ratio (BOR) di angka 20,95 persen per 25 Agustus lalu.
Pengamat ekonomi Universitas Pasundan (Unpas), Acuviarta Kartabi menilai rencana Pemprov Jabar tersebut terlalu berisiko. Sebab, pembukaan sektor pariwisata berpotensi memicu gelombang baru kasus Covid-19.
"Saya kurang sependapat jika penurunan level PPKM di Bandung Raya di sambut dengan upaya membuka sektor pariwisata meskipun hanya 25 persen. Terlalu berisiko. Data dari Kemenkes hingga tanggal 22 Agustus, vaksinasi dosis pertama di Jabar baru mencapai 21,56 persen sedangkan untuk dosis ke dua baru sekitar 11,33 persen," kata Acuviarta, Kamis (26/8).
"Risiko yang akan timbul jika dipaksakan ya tentu saja tidak main-main, angka penularan bisa kembali meningkat,” lanjutnya.
Diakui Acuaviarta, lebih lama menutup sektor pariwisata akan semakin menekan pelaku usaha. Dalam pandangannya saat ini pilihan terbaik Pemprov Jabar adalah fokus mengejar target herd immunity.
“ Jika dipaksakan pun (membuka sektor pariwisata, red), akan memperpanjang ketidakpastian nantinya," kata Acuaviarta.
Oleh sebab itu, ia menyarankan, Pemprov Jabar mempercepat vaksinasi hingga menembus minimal 60 persen. Di samping itu, memperbanyak tempat vaksinasi bagi masyarakat, melakukan tracing, serta memberikan keringanan biaya untuk masyarakat yang hendak melakukan tes antigen dan PCR.
"Percepatan vaksinasi di Jabar sudah sangat baik, tinggal terus di tingkatkan hingga mencapai batas minimal yang di harapkan sebesar 60 persen. Saya juga mendorong agar pemerintah, memberikan keringanan juga untuk biaya Swab dan PCR agar tracing bisa mudah dilakukan oleh masyarakat," paparnya.
Pasalnya, penanganan pandemi Covid-19 membutuhkan kerja sama dari seluruh pihak. Ditambah masyarakat juga harus meningkatkan kesadarannya terhadap pentingnya protokol kesehatan (prokes).
© Copyright 2024, All Rights Reserved