Dedi Mulyadi/RMOLJabar

rmoljabarAnggota DPR RI Dedi Mulyadi meminta pemerintah tidak lagi membuat narasi tentang pengembalian ISIS karena ISIS itu sudah jelas kejahatan ideologi.

 

Menurutnya, Anggota dari Fraksi Partai Golkar tersebut mengatakan ISIS itu seperti ideologi PKI yang tidak usah diwacanakan lagi untuk setuju atau tidak.

Bahkan dengan tegas, Dedi mengatakan bahwa tidak perlu adanya perdebatan lagi terkait diterima atau tidaknya pengikut ISIS, karena jelas tak punya tempat lagi di Indonesia.

“Seperti PKI, sudah tidak jadi narasi apakah Anda setuju atau tidak PKI,” kata Dedi, di Jakarta, Senin (10/2).

Apalagi dengan jelas, lanjutnya ISIS itu merupakan kejahatan ideologi. Negara harus melindungi warganya dari kejahatan ideologi.

“Pemimpin negara tak boleh lagi buat sebuah narasi yang bersifat kejahatan ideologi sehingga kejahatan ideologi itu dianggap main-main. Tak bisa lagi main politik dalam wacana ideologi,” tandas politikus dari Partai Golkar ini.

Dedi mengatakan, publik tak boleh lagi dibawa ke arah perdebatan tentang ideologi ISIS. Karena itu ranah negara untuk melindungi rakyatnya.

Artinya, kata dia, kajian tentang ideologi ISIS itu bersifat internal negara. Kajiannya dilakukan oleh Lemhanas, BIN, dan BAIS.

“Nah, cukup dibicarakan pada level internal itu, dari sisi analisis intelijen dan pakar ideologi serta sifatnya tertutup,” kata wakil ketua Komisi IV itu.

Dedi mengatakan, ISIS itu sudah menjadi kejahatan idelogi dan kemanusiaan. Ideologi ini telah meracuni anak-anak. Mereka diajarkan untuk memenggal leher dan melakukan eksekusi.

Karena sudah mengorbankan satu siklus generasi manusia, kata Dedi, maka ideologi ISIS tak usah lagi dibawa ke ranah publik yang melahirkan pro kontra karena itu bukan pilihan demokrasi yang kebenarannya ditentukan berapa besar dukungan di media sosial.

“Sebab, kalau kemudian sentimen pro menguat karena ada kekuatan buzzer yang dibayar, apa negara akan mengikuti sentimen itu? Kan tidak,” kata Dedi.

Dia menegaskan, anti-ideologi ISIS merupakan keputusan penting yang tidak mesti dibawa ke ranah berpikir demokrasi. Ideologi itu sudah jelas dilarang dan tidak bisa ditawar lagi.

“Seperti shalat, tak usah diwacanakan wajib atau tidak, itu sudah wajib kok. Begitu juga dengan ISIS. Itu sudah tak usah diperdebatkan lagi, sudah wajib dilarang. Hukumnya, fardu ain, bukan kifayah lagi, bos,” katanya.

Menurutnya, urusan ideologi ISIS bukan lagi dipegang Kementerian Agama karena itu bukan masalah agama, melainkan stabilitas negara dan keamanan nasional. “Keputusannya oleh BIN,” ujar mantan bupati Purwakarta dua periode tersebut.

Beri Komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here