Dikdik Suratno Nugrahawan Acuhkan Surat Tugas PPP

PPP Kota Cimahi mengakui telah mengeluarkan surat tugas untuk Dikdik Suratno Nugrahawan. Akan tetapi, Dikdik tidak mengambil surat tersebut sehingga cukup disayangkan DPC PPP Kota Cimahi dan DPW PPP Jawa Barat (Jabar).

Ketua DPC PPP Kota Cimahi, Agus Solihin mengatakan, pihaknya tidak asal-asalan, sehingga dilakukan berbagai kajian selain fit and proper test.

"Karena di situ kuncinya mana yang layak," ucap Asol sapaan akrab Agus Solihin saat dihubungi Kantor Berita RMOLJabar, Senin (29/7).

Diakui Asol, pasca kajian dan fit and proper test, telah keluar surat tugas bagi Dikdik Suratno Nugrahawan. "Tapi entah mengapa, kami pun menyayangkan kenapa tidak mengambil surat tugas padahal sudah keluar," ungkapnya.

Mulanya, dia menyampaikan, ada poin-poin dari hasil fit and proper test, Dikdik Suratno Nugrahawan menduduki urutan pertama. Oleh karenanya, PPP menyayangkan sekali terkait meskipun itu baru surat penugasan bukan surat rekomendasi.

"Kalau surat rekomendasi biasanya nanti dikeluarkannya jelang pendaftaran ke KPU," terangnya.

Kendati api telah menjadi abu, dia menegaskan, komunikasi PPP dengan Dikdik Suratno Nugrahawan tetap baik. Mengingat komunikasi PPP dengan Dikdik sudah terjalin sejak jauh-jauh hari.

"Masalah mekanisme yang terjadi di PPP sendiri karena kami pun sebagai parpol harus mentaati aturan-aturan yang diterapkan. Secara eksplisit pun sudah ada peraturan organisasi yang mengatur terkait dengan Pilkada yaitu peraturan nomor 13 tahun 2024," paparnya.

Dengan tidak diambilnya surat tugas oleh Dikdik yang merupakan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cimahi sekaligus Bakal Calon Balon Wali Kota Cimahi, dia menyatakan, dianggap pimpinan PPP baik di DPP maupun DPW, seolah-olah mengabaikan mekanisme terkait masalah Pilkada ini. 

"Jadi tidak ada apa-apa sebenarnya hubungan dengan Pak Sekda (Dikdik). Mungkin ini yang terjadi dinamika politik walaupun awalnya PPP masuk Koalisi Cimahi Bersatu tapi belum secara resmi PPP keluar dari koalisi tersebut karena itu ada proses juga ya, di internal PPP ketika mau keluar dari koalisi dengan adanya keputusan yang ada di DPC PPP Kota Cimahi," jelas Asol.