Kuasa Hukum Wali Kota Bandung, Bambang Suhari/RMOLJabar

Kuasa Hukum Wali Kota Bandung, Bambang Suhari telah melakukan upaya banding di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta terhadap gugatan yang diajukan Benny Bachtiar perihal jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandung.

 

Hasil banding dari PTUN Jakarta tersebut diambil melalui rapat permusyawaratan majelis hakim yang dipimpin hakim ketua Sulistyo dengan hakim anggota Dr. Dani Elpah dan Dr. Disiplin F. Manao, lalu dituangkan dalam surat putusan bernomor 333/B/2019/PT.TUN.JKT tertanggal 27 Januari 2020.

“Kita terima salinan resmi pemberitahuan ini dari Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung ini tertanggal 3 februari 2020. Untuk selanjutnya kami monitor terus terhadap kelanjutan perkara ini,” ujar Bambang kepada wartawan di Balai Kota Bandung, Jumat (7/2).

Dalam putusannya, PTUN Jakarta menerima permohonan banding dari Wali Kota Bandung, kemudian di poin berikutnya menyatakan membatalkan putusan PTUN Bandung dengan nomor 58/G/2019/PTUN.BDG tertanggal 1 Oktober 2019.

Selain itu, PTUN Jakarta juga menyatakan gugatan terbanding atau penggugat, yakni Benny Bachtiar tidak diterima. Kemudian menghukum terbanding atau penggugat untuk membayar biaya perkara dalam peradilan tingkat pertama dan dalam peradilan tingkat banding.

“Dalam PTUN setiap keputusan pejabat tata usaha negara dianggap benar, karena proses penetapan keputusan ini pasti telah melalui prosedur dan mekanisme yang benar,” ucapnya.

Sebagai bahan pertimbangan, majelis hakim menyatakan jika gugatan yang dilayangkan Benny Bachtiar telah melewati batas waktu pengajuan keberatan. Pengajuan upaya administratif berupa keberatan yang diajukan Benny Bachtiar dinilai cacat yuridis atau perbuatan melawan hukum, sehingga tidak dapat digunakan sebagai sarana menjustifikasi perbuatan selanjutnya.

Aturan mengenai pengajuan keberatan tersebut tertera dalam Pasal 77 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Ayat tersebut berbunyi, jika keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 hari kerja sejak diumumkan Keputusan tersebut Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

“Alasannya adalah Pengadilan Tinggi Jakarta belum masuk pada pokok perkara namun hakim Pengadilan Tinggi Jakarta memberikan pertimbangan hukum bahwa gugatan Pak Benny telah kadaluarsa, yakni telah habis masa waktunya yaitu 21 hari kerja sejak putusan pejabat tata usaha negara terbit,” bebernya.

Diketahui, surat Keputusan Wali Kota nomor 821.2/Kep.245-BKPP/2019 perihal pemberhentian Ema Sumarna sebagai Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BPPD) Kota Bandung, sekaligus diangkat menjadi Sekda Kota Bandung terbit pada 21 Maret 2019. Kemudian Ema Sumarna dilantik Wali Kota Bandung, Oded M. Danial pada keesokan harinya, yakni 22 Maret 2019.

Lebih lanjut Bambang menjelaskan dari fakta hukum yang terkumpul di PTUN, Benny Bachtiar baru mengajukan upaya keberatan pada 15 Mei 2019 dan diterima wali kota selaku tergugat dua hari kemudian pada 17 Mei 2019.

“Dilantik dan dibacakan SK-nya mengandung makna itu adalah diumumkan. Sehingga setelah pengumuman itu batas waktu keberatan dapat dilakukan paling lambat 21 hari kerja sejak keputusan itu terbit,” tambahnya.

Beri Komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here