Disdik Catat 128 Kecamatan di Jawa Barat Belum Miliki Sekolah Negeri

Pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2024 di Jawa Barat, khususnya di jalur zonasi dihadapkan pada sejumlah kendala. Sebab, masih ada 128 kecamatan tidak memiliki sekolah negeri baik SMA maupun SMK.

Fakta tersebut diungkapkan Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Jabar, Wahyu Mijaya dalam kegiatan Bewara Jawa Barat (BEJA), volume 5 bertajuk Kick Off PPDB Jabar 2024 di Gedung Sate Bandung, Rabu (8/5). 

“Sekarang dalam jalur zonasi, kita memberikan kuota khusus terhadap 128 kecamatan yang belum memiliki sekolah negeri,” kata Wahyu.

Karena itu, Wahyu mengatakan, calon peserta didik di kecamatan yang tidak memiliki sekolah nantinya akan dilimpahkan ke tempat lain. Namun, jumlah tidak sama seperti kecamatan yang memiliki sekolah.

“Nanti ada kuota khusus di kecamatan yang berdampingan dengan kecamatan tersebut,” jelasnya.

Menurutnya, Disdik Jabar telah menambahkan kuota untuk keluarga ekonomi tidak mampu. Sebelumya, kuota untuk keluarga ekonomi tidak mampu hanya 12 persen dan kini menjadi 15 persen. 

“Kemudian untuk keluar ekonomi tidak mampu awalnya 12 persen sekarang kita tambah jadi 15 persen,” ujarnya. 

Sedangkan siswa yang masuk kriteria kemiskinan ekstrem berdasarkan data P3KE dan DTKS, nantinya diberikan jalur undangan khusus untuk masuk ke sekolah terdekat, maksimal radius lima kilometer.

"Disitu ada SMA dan SMK, jadi mana yang dekatnya. Kalau misal dekatnya SMK, kita arahkan ke SMK. Kalau lebih dari radius, kita lihat apakah ada sekolah swasta atau tidak. Kalau ada, maka kita akan coba kerjasama dengan sekolah swasta. Apakah memungkinkan dapat menerima sesuai dengan ketentuan yang ada di kita," paparnya.

Dirinya menambahkan, untuk anak yang masuk kriteria kemiskinan ekstrim yang harus masuk ke sekolah swasta. Pihaknya akan menambahkan anggaran BPMU. Hal itu bertujuan agar orang tua dari anak tersebut tak perlu khawatir akan biayanya.

"Jadi kalau BPMU nilainya hanya Rp600 ribu, kalau kita sekarang melihat berapa kebutuhan sekolah SMA dan SMK, berapa dari BOS, nah kekurangannya kita coba dari Pemprov Jabar. Tapi itu untuk kemiskinan ekstrem. Bukan seluruh DTKS,” tambahnya

Sementara terkait proses pelaksanaan pendaftaran PPDB 2024, Wahyu mengatakan tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya.

"Kemarin (daftar melalui) aplikasi SapaWarga baru tahap 2. Sekarang tahap 1 sudah bisa. Di web Disdik juga sama. Semua informasi ada disitu. Untuk pertanyaan, kita menggunakan AI. Kecuali ada kesulitan lain yang tidak bisa dijawab AI, kita masih menyiapkan ada di sekolah tujuan, cabang dinas dan Rajiman (Disdik Jabar)," tutupnya. (Bagus Ismail)