Diselimuti Persoalan Krusial, Tata Kelola SDM PT Pelni Tak Sejalan Nawacita Jokowi

Sejumlah persoalan yang terjadi di PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) berpotensi menghambat kemajuan perusahaan plat merah tersebut. Artinya, bertentangan dengan Nawacita Presiden Joko Widodo.  

Hal tersebut diungkapkan Pengamat Transportasi Laut, Marianus Wilhelmus Lawe kepada wartawan Kantor Berita RMOLJabar, saat dihubungi melalui sambungan telepon, Rabu (17/2).

Ia pun mengungkapkan beberapa persoalan terutama dalam bidang Sumber Daya Manusia (SDM) yang menurutnya krusial bagi PT Pelni.  

Pasalnya, visi dan misi PT Pelni adalah 'Menjadikan perusahaan pelayaran & logistik maritim terkemuka di Asia Tenggara'. Sementara misinya ialah, membantu aksestabilitas masyarakat, mengembangkan logistik maritim dan dapat berkontribusi positif terhadap negara. 

"Maka dengan semua hal di atas peran SDM sangat penting untuk menunjang mengintegrasikan kebutuhan perusahaan dengan individu SDM-nya," ujarnya.

Menurutnya, sejumlah persoalan yang mengemuka di dalam tubuh PT Pelni ini yang sangat berdampak buruk untuk perusahaan, dan memperlemah kinerja perusahaan. 

Pertama, ia mendiagnosis, banyaknya pejabat di PT Pelni yang kosong terlalu lama. Seperti Kacab Medan, Kacab Maumere, Kaops Nabire dan Kaops Tanjung Priok.

Bahkan dengan mutasi baru-baru ini bertambah lagi pejabat yang lowong, seperti Kacab Kaimana, Kacab Dobo dan Kacab Ende.  

"Belum lagi semacam anak perusahaan seperti DirOps PIDC dan yayasan untuk pengelola dana kesehatan pegawai," ungkapnya.  

Kedua, Marianus menduga adanya kelompok baru dengan banyak menempatkan pegawai tidak melalui seleksi di SDM yang memunculkan aroma KKN. 

Masalah ketiga sesuai data yang didapat Marinus menyebut adanya inkonsistensi pengambil kebijakan SDM. Seperti adanya pejabat MPP tidak diperpanjang tapi di satu pihak ada yang diperpanjang. 

Selanjutnya, dia juga menyoroti penggunaan aplikasi IT yang tak kunjung rampung. Imbasnya, memperlemah pelayanan ke masyarakat yang akan membeli tiket. 

Terakhir,  persoalan pengelolaan aset dalam hal peremajaan sangat lambat & banyak masalah.

"Contohnya, aset belakang kantor pusat sejak 3 tahun lalu hingga kini masih dikuasai orang tak berhak dan masalah aset di Surabaya. Itu semua sekelumit masalah yang menjadi penyakit SDM di PT Pelni, " pungkasnya.