Distribusi Bansos Masih Salah Sasaran, DPRD Ciamis Dorong Pembaruan Data Penerima

Wakil Ketua DPRD Ciamis, Sopwan Ismail mendorong pemerintah untuk melakukan updating data penerima bantuan sosial agar program tersebut benar-benar menyasar kepada yang membutuhkan.

Sopwan menyampaikan sejumlah temuan yang mengindikasikan ketidaktepatan sasaran program Bantuan Sosial Pangan Nontunai atau BPNT di Tatar Galuh ini.

Politisi Partai Demokrat itu mengaku telah terjun ke lapangan dan menemukan sejumlah data penerima BPNT yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian. 

Menurutnya, bantuan cenderung diterima oleh mereka yang sudah mapan secara ekonomi, sementara individu dan keluarga yang seharusnya mendapatkan bantuan lebih besar, justru terabaikan.

"Temuan di lapangan bahwa beberapa penerima BPNT yang seharusnya tidak memenuhi kriteria masih mendapatkan bantuan. Hal ini menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem verifikasi dan pemutakhiran data yang perlu segera diperbaiki," kata dia pada Sabtu (27/1).

Karena itu, ia mendorong agar pihak terkait melakukan perbaikan dan pemutakhiran data secara cermat. 

Ia menegaskan bahwa keadilan harus menjadi landasan dalam setiap program bantuan sosial. Dia pun berkomitmen untuk memastikan setiap keluarga yang membutuhkan bantuan mendapatkannya.

"Kami mendorong untuk updating data penerima bantuan sosial yang berkeadilan," tegas Sopwan.

Ia berharap, instansi terkait di Ciamis segera merespons dan mengambil tindakan konkret untuk meningkatkan transparansi dan efektivitas program bantuan sosial. 

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Ciamis Eka Permana Oktaviana menyampaikan bahwa dalam menjaga keakuratan dan keadilan distribusi bantuan sosial, proses updating data menjadi langkah penting. 

Dia mengatakan bahwa updating dilakukan setiap bulan. Dan individu yang didata dimasukkan ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Namun hal ini bukan jaminan bahwa mereka akan langsung menerima bantuan.

"Karena ada proses validasi, di mana kelayakan penerima di dalam DTKS diuji kembali untuk menentukan siapa yang benar-benar berhak menerima bantuan," kata dia.