Ilustrasi pembangunan perusahaan/net

rmoljabar Adanya industri yang berdiri di tengah pemukiman penduduk mendapat keluhan dari masyarakat. Keluhan tersebut lantaran adanya kebisingan, polusi udara sampai kemacetan akibat aktivitas kendaraan produksi yang berlalu lalang.

 

Menanggapi persoalan tersebut, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bekasi, Yan Yan Akhmad Kurnia menerangkan, secara ketentuan memang tidak dibenarkan industri berada di tengah pemukiman warga, namun ada spesifikasi khusus perusahaan yang diperbolehkan.

Menurutnya, perusahaan yang boleh dibangun di tengah pemukinan masyarakat ialah berupa industri rumahan. Akan tetapi, industri tersebut tetap harus mengikuti regulasi, yakni ramah terhadap lingkungan.

“Industri itu ada lokasi khusus, tidak boleh ada di perumahan. Karena itu untuk pemukiman, tidak boleh dicampur adukkan dengan industri. Karena efeknya masyarakat akan terganggu, seharusnya izin lingkungannya tidak akan dikeluarkan. Tapi kita lihat dulu kriteria industrinya,” ujar Akhmad, Selasa (11/2).

Menurutnya, pada prinsipnya izin dikeluarkan sepenuhnya untuk kemaslahatan masyarakat. Apabila dirasa mengganggu masyarakat, seharusnya izin tersebut tidak dikeluarkan. Namun, dirinya menyebut banyak perusahaan yang membandel, dan belum memiliki izin tapi aktivitas industri terus berjalan.

“Belum tentu mereka punya izin dari kita. Contoh kasus yang sekarang ngebangun tapi gak ada IMB, seperti kampus maritim di Sukawangi, dan Dwi Sari Water Park yang berbatasan dengan Sungai Cibeet. Itu belum mengantongi izin dari kita, tapi tetap aja perusahaan itu membandel, tinggal bagaimana Satpol PP ini yang melakukan penertiban” tandasnya.

Beri Komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here