Paripurna Pilwabup Bekasi/RMOLJabar

rmoljabar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta DPRD Kabupaten Bekasi untuk mengulang kembali pemilihan Wakil Bupati Bekasi sisa masa jabatan 2017-2022.

Hal ini terungkap setelah adanya rapat bersama di Kemendagri pada 22 Juli 2020 lalu yang dihadiri oleh Plt Sekretaris Jenderal Kemendagri, Staf Khusus Mendagri Bidang Keamanan dan Hukum, Staf Khusus Mendagri Bidang Politik dan Media.

Dihadiri juga Staf Khusus Mendagri Bidang Politik dan Pembentukan Jaringan, Staf Khusus Mendagri Bidang Pemerintahan, Sekda Jawa Barat, Bupati Bekasi, Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Sekretaris Dirjen Otda Kemendagri, Direktur Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD Ditjen Otda Kemendagri, Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kemendagri, dan Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Barat.

Dalam pertemuan tersebut, disepakati dan ditandatangani semua peserta rapat yang hadir ada enam poin dalam Berita Acara. Di mana DPRD Kabupaten Bekasi diperintahkan untuk mengulang pemilihan Wakil Bupati Bekasi sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Namun, usai pertemuan itu Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Aria Dwi Nugraha membantah hasil kesepakatan tersebut dan berkirim surat ke Sekretaris Jenderal Kemendagri yang isinya mencabut dan membatalkan persetujuan kesepakatan terutama di poin a yang tertulis Ketua DPRD Kabupaten Bekasi meminta ulang rekomendasi kepada seluruh parpol pengusung (DPP Golkar, DPP PAN, DPP Nasdem, DPP Hanura) atas 2 (dua) nama yang sama untuk diusulkan melalui Bupati Bekasi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan, dalam jangka waktu paling lama 14 kerja terhitung sejak kesepakatan hasil rapat pada hari ini ditandatangani.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Barat, Eni Rohyani menganggap langkah yang dilakukan Ketua DPRD Kabupaten Bekasi merupakan sikap yang tidak memiliki i’tikad yang baik.

“Bahwa dia (Ketua DPRD, red) menarik kesepakatan, padahal udah ditandatangan, itu i’tikad yang kurang baik secara moral dipertanyakan, karena dalam pertemuan itu kita sudah membahas, Pilwabup itu banyak kelemahan yang dilakukan DPRD,” kata dia kepada Kantor Berita RMOLJabar, Senin (27/7).

“Berita acara ini dibuat bagian dari i’tikad baik yang kita tuntut, ini suatu komitmen apa yang dilakukan setelah ini dari DPRD, karena Kemendagri sangat serius, eselon II hadir. Kita juga minta prosesnya diulang karena legitimasi pejabat yang terpilih ini bakal dipertanyakan lagi akhirnya nanti. Semua jabatan negara harus diperoleh dengan cara yang sah,” imbuhnya.

Padahal, kata dia, sejak awal sesungguhnya Pemprov Jabar sudah mengendus adanya niatan yang tidak baik dari DPRD. Terbukti, di Peraturan DPRD Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Tertib, di mana pada Pasal 41 yang berkaitan dengan Pemilihan Wakil Bupati Bekasi, terdapat penambahan tiga pasal. Padahal pihaknya sudah mencoret pasal tersebut.

“Di Tatib DPRD Pasal 41 ada yang ditambahkan, padahal ketika draft Tatib yang kami fasilitasi minta dicoret hanya 3 Pasal saja, tetapi tidak diindahkan DPRD dan dibuat jadi 6 Pasal. Di situ kita masih punya i’tikad baik, berharap bahwa DPRD itu taat azas, kan buat apa juga DPRD minta kita fasilitasi pembentukan Tatib, tapi setelah kita coret beberapa Pasal malah tidak dijalankan,” bebernya.

Namun demikian, kata dia, dengan bertambahnya i’tikad yang tidak baik dari DPRD dengan mencabut kesepakatan bersama antara Kemendagri, Pemprov Jabar dan Pemkab Bekasi, maka pihaknya akan melakukan pemanggilan ke Ketua DPRD.

“Kembali ke soal penarikan surat itu, maka sesuai Berita Acara kesepakatan di poin 6, maka Pemprov akan memanggil. Kita tugasnya mediasi, fasilitasi, pembinaan, pengendalian maka fungsi-fungsi itu yang akan kita lakukan,” bebernya.

“Kemarin itu yang Berita Acara yang disepakati di Kemendagri itu sudah sangat smooth ya. Kami sih syarat administrasi itu harus dipenuhi, surat rekomendasi itu harus melalui bupati. Kalau i’tikadnya baik, DPRD bakal bentuk Panlih lagi, dan kita harus lakukan pengulangan administrasi biar legitimed. Kepentingannya itu kepentingannya Bekasi, kalau mereka kekeuh seperti itu gak akan selesai-selesai,” pungkasnya.

Sementara itu, Direktur Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD Dirjen Otda Kemendagri, Budi Santoso mengaku kaget dengan adanya penarikan kesepakatan Berita Acara oleh Ketua DPRD Kabupaten Bekasi yang telah ditandatangani bersama. Jika alasannya tidak sesuai kesepakatan, ia dengan tegas membantahnya.

“Kalau mau dibantah atau ditarik itu kan urusan dia, tapi surat (penarikan kesepakatan) itu belum kita terima. Kan gak ada yang buta huruf, dibaca bersama-sama,” ujarnya.

Budi bahkan menyebutkan, sebelum kesepakatan tersebut diketik dan disepakati semua pihak, yang hadir diminta untuk membaca ulang dan menganalisa tiap tulisan dalam Berita Acara tersebut.

“Sebelum diketik kan dibaca bersama-sama. Kan kesepakatan rapat, namanya kesepakatan rapat itu kesepakatan semua yang hadir, kan pada tandatangan semua. Dia (Ketua DPRD) ikut baca, namanya politik itu suka susah deh,” tandasnya.

Beri Komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here