DPRD Dan Dinsos Kabupaten Cirebon Wajibkan Pemerintah Desa Publikasikan Data Penerima Bansos

DPRD Dan Dinsos Kabupaten Cirebon Wajibkan Pemerintah Desa Publikasikan Data Penerima Bansos

Pemerintah Desa harus transparan soal data penerima Bantuan Sosial (Bansos) baik yang berasal dari pemerintah pusat, provinsi, Pemkab maupun bantuan langsung tunai (BLT) Dana Desa. Data tersebut harus dipublikasikan secara luas kepada masyarakat.


Demikian dikatakan Anggota DPRD Kabupaten Cirebon, Ahmad Fawwaz pada kantor berita RMOLJabar saat dikonfirmasi masih banyaknya pemerintah desa di Kabupaten Cirebon yang tidak mempublikasikan data penerima Bansos pada publik, Jumat (11/9).

Anggota Komisi IV inipun kembali mengingatakan agar Dinas Sosial Kabupaten Cirebon segera menyampaikan data terbaru hasil verifikasi faktual yang dilakukan oleh Puskesos, sehingga saat ada lagi bantuan serupa, pendistribusiannya dilakukan berdasar data yang sudah valid.

“Kami ingin ada data yang valid agar data tersebut bisa dijadikan rujukan dalam berbagai program bantuan sosial di Kabupaten Cirebon ini tepat sasaran, ” ujarnya.

Terpisah, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cirebon, Dadang Suhendra menegaskan bila Pemkab sudah mewajibkan semua pemerintah desa untuk mempublikasikan data penerima bantuan sosial kepada masyarakat. Ia mengaku sudah mengeluarkan surat yang ditandatangani oleh Bupati Cirebon, Imron Rosyadi, yang intinya mengharuskan setiap pemerintah desa memajang nama-nama penerima Bansos Pusat, Gubernur, Pemkab dan Dana Desa.

“Data penerima Bansos untuk tingkat desa ada di Puskesos, sedangkan untuk tingkat Kecamatan datanya ada di TKSK. Sudah ada surat yang ditanda tangan Bupati untuk setiap desa memajang penerima Bansos pusat, gubernur, kabupaten dan dana desa, “ demikian Dadang Suhendra.