Ilustrasi PKB/Net

rmoljabar Calon Pengganti Antar Waktu (PAW) komisioner Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pangandaran, Imam Ibnu Hajar, dinyatakan bukan anggota ataupun pengurus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Pasalnya, Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKB tidak memiliki arsip anggota ataupun pengurus atas nama Imam Ibnu Hajar baik Surat Keputusan (SK), ataupun Kartu Tanda Anggota Partai.

Diketahui sebelumnya, Imam Ibnu Hajar yang sempat menerima surat pelantikan dan akhirnya digagalkan oleh surat susulan karena ada aduan masyarakat ia merupakan anggota PKB.

Kendati demikian, DPW PKB menyangkal dan menegaskan bahwa Imam Ibnu Hajar bukan merupakan bagian dari partai besutan Gusdur ini, bahkan SK yang ada di Silon Komisi Pemilihan Umum (KPU) dianggap Asli tapi palsu (Aspal).

“ Ya ini tinggal lihat kronologis Pemilu 2019 dan rekrutmen PKB di Pangandaran yang baru terbentuk pada 2018. Saat itu kan threshold berlaku,” ungkap Wakil Sekretaris sekaligus Kepala Kantor DPW PKB Provinsi Jawa Barat, Maulana Yusuf, kepada Kantor Berita RMOLJabar Jumat (26/6).

Pemberlakuan threshold, kata Maulana, ini memaksa seluruh partai untuk memenuhi kuota kepengurusan. Karena baru terbentuk, akhirnya partai ambil nama orang secara random.

“ Kami nggak menemukan berkas yang bersangkutan baik SK ataupun KTA di DPW. Bahkan, ia juga nggak pernah ada sumpah jabatan. SK yang ada di Silon itu Aspal,”. tegasnya.

Terkait Imam Ibnu Hajar, kata Maulana, pernah ditanyakan langsung kepada mantan Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PKB Pangandaran, Jalaludin.

“ Kang Jalal memang mengakui sempat klaim nama sana sini. Bahkan beberapa nama juga sempat direkomendasikan. Pokoknya kami tidak mengakui Imam sebagai Anggota PKB,” pungkasnya.

Beri Komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here