Dukung Petisi Online, Politisi PKS Dorong Transparansi Biaya Pembangunan Masjid Al Jabbar

Petisi online yang mendorong BPK untuk melakukan audit penuh pembangunan Masjid Al Jabbar di Gedebage menjadi sorotan Anggota Komisi I DPRD Jabar dari Fraksi PKS, Ahab Sihabudin. Ia berharap pihak-pihak terkait meyikapi dengan sunguh-sungguh petisi yang dibuat berdasarkan hasil kajian Beyond Anti Corruption (BAC).

Dalam pandangan Ahab, sumber pembiayaan pembangunan Masjid Al Jabbar sudah sesuai prosedur. Namun, dia berharap agar pihak Pemprov Jabar lebih transparan kepada masyarakat tentang sumber/alokasi anggarannya.

"Perlu diingat awal pembangunan adalah untuk kolam retensi air, Pembangunan Masjid Al Jabbar ini merupakan proyek multiyears atau tahun jamak. Proyek ini dimulai pada 2017, sebelum Ridwan Kamil masih menjadi walikota Bandung dan Jawa Barat dipimpin oleh Ahmad Heryawan. Tentu dulu pun ada anggaran yang di keluarkan," kata Ahab dalam keterangan tertulisnya, Senin (17/4).

Terkait tuntutan masyarakat soal transparansi proses pembangunan dan anggaran biaya pembangunan Masjid Al-Jabbar, politisi PKS itu meminta Pemerintah Provinsi membuktikan bila pihaknya sudah menjauhi praktek nepotisme dan bisa mempertanggungjawabkan setiap rupiah uang rakyat yang digunakan dalam proyek tersebut.

" Kami mendorong semua upaya pengawasan masyarakat terhadap berjalannya proses pembangunan yang dilakukan oleh pemerintahan agar berkualitas efektif dan efesien serta bersih dari KKN,”ujar Ahab.

Baginya petisi online merupakan salah satu sarana sah dan bagian dari partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi  jalannya pembangunan.

“Ini menunjukan tanggung jawab Masyarakat terhadap pembangunan di Jawa Barat semakin besar sehingga melahirkan sikap yang kritis ," pungkasnya (Yulius Usman)