Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Bogor berpotensi melawan kotak kosong. Hal itu disebabkan karena efek dari Pemilu 2024 yang kemungkinan besar berdampak di tingkat daerah.
Begitu diutarakan Pengamat Politik dan Kebijakan Publik, Yusfitriadi bersama Direktur Eksekutif Lingkar Madani (LIMA) Indonesia, Ray Rangkuti saat diskusi tentang 'Kotak Kosong Merajalela, Kaum Oligarki Pesta Pora' di Bogor, belum lama ini.
Yusfitriadi mengatakan, pilkada itu dimulai dari 2012, 2015, 2017, 2018 dan 2020, jadi sudah empat kali pemilihan. Kemudian, fenomena melawan kotak kosong bukan hal baru, karena fenomena tersebut marak terjadi dari beberapa tahun belakangan, baik di kabupaten maupun kota di Indonesia.
"Sejak awal kotak kosong sudah ada, seperti di tiga Kabupaten dan Kota di provinsi tertentu, kemudian pada 2017 terdapat sembilan daerah yang menghadapi kotak kosong," kata Yusfitriadi.
Berdasarkan pengamatannya, kata Yus, di Pilkada serentak 2024 nanti akan ada pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan kekuasaan mereka di tingkat pusat untuk kembali, dan terbawa hingga tingkat kota dan kabupaten di Indonesia.
"Ini merupakan dampak dari pelaksanaan Pemilu di tahun yang sama, sehingga atmosfer politik Pemilu akan terbawa hingga ke Pilkada, terutama dalam dinasti politik, indikasi-indikasi ini sudah mulai terlihat," bebernya.
Sementara itu, Direktur LIMA Indonesia, Ray Rangkuti mengatakan, hal tersebut adalah permainan otak atik posisi dari para pimpinan pusat.
"Ini merupakan permainan otak atik posisi agar kursi kosong Gubernur, Bupati, dan Wali Kota ditempati oleh partai politik tertentu," tutup Ray Rangkuti.
© Copyright 2024, All Rights Reserved