Fenomena Saipul Jamil Picu DPR Percepat RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Pedangdut Saipul Jamil (SJ) bebas murni pada Kamis (2/9) lalu, dari Lapas Cipinang setelah menjalani masa hukuman delapan tahun penjara atas dua perkara salahsatunya kasus pencabulan. 

Namun, bebasnya pesohor ini jadi sorotan karena disambut meriah hingga masuk televisi yang memicu sentimen sosial, Glorifikasi dan bahaya normalisasi kekerasan seksual.

Anggota Komisi 1 DPR RI dari Fraksi NasDem, Muhammad Farhan menekankan semua pihak untuk tidak memberikan apresiasi atas bebasnya mantan terpidana kasus pelecehan itu. 

Pihaknya juga meminta publik figur, media jangan memeriahkan bebasnya Saipul Jamil.

"Tekanan masyarakat untuk boikot SJ lebih efektif dan lebih didengar oleh televisi nasional, dari pada imbauan KPI. Maka saya ajak masyarakat untuk lakukan kontrol sosial dan tekanan publik kepada televisi nasional yang mengabaikan tanggung jawab sosialnya," ucap Farhan dalam keterangannya, Senin (6/9).

Menurutnya, kemeriahan yang terjadi saat bebasnya SJ hingga yang bersangkutan hadir dalam sebuah program tv harus jadi pelajaran.

"Saya sangat prihatin atas euforia pembebasan SJ yang merupakan pelaku pedophilia, bahkan disorot di media seperti 'dielu-elukan', sementara itu tidak ada satupun yang berusaha menengok kondisi pasca trauma sang korban," katanya.

"Saya sudah minta kepada KPI Pusat untuk meminta semua lembaga penyiaran Nasional tidak menayangkan apalagi mengikat kontrak kerja dengan SJ yang merupakan pelaku pedofilia," tambahnya.

Menurutnya, KPI harus bergerak cepat ketika bebasnya Saipul Jamil. "KPI sudah seharusnya tanggap dan tegas terhadap penayangan yang melakukan glorifikasi terhadap pelaku pedofilia. Maka media penyiaran Nasional memiliki tanggung jawab sosial untuk memastikan bahwa tayangan mereka tidak 'menormalkan' pelaku pedofilia," jelasnya.

"Adanya ajakan boikot SJ dari masyarakat layak disambut positif dan didukung. Sikap ini menunjukan bahwa sebagian masyarakat sudah menunjukan kesadaran dan keberpihakan kepada upaya menegakan keadilan dalam kasus - kasus kekerasan atau pelecehan seksual," sambungnya.

Farhan memastikan, fenomena Saipul Jamil jadi pemicu DPR untuk mempercepat pengesahan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (PKS).

"Saatnya kita menguatkan dukungan kuat untuk memberlakukan dengan segera yang mengatur upaya pencegahan, penanggulangan, penindasan, pembinaan dan rehabilitasi kasus pelecehan dan kekerasan seksual," tuturnya.

Sebelumnya, petisi berisi ajakan untuk memboikot Saipul Jamil dari televisi kini sudah hampir mencapai 300 ribu tandatangan. Petisi yang ditujukan kepada Komisi Penyiaran Indonesia itu tepatnya sudah mencapai lebih dari 283.963 tanda tangan.

Sejak dinyatakan bebas, Saipul Jamil memang menjadi sorotan. Bukan hanya karena penyambutan luar biasa dan gaya parlentenya naik mobil porsche, tapi karena banyaknya tawaran pekerjaan untuk pedangdut berusia 41 tahun itu kembali ke layar kaca.