Ketua FMPP Jabar, Illa Setiawati/RMOLJabar

rmoljabar Dinas Pendidikan (Disdik) Jabar dan Kota Bandung diminta untuk transparan menayangkan hasil seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2020, baik dari jalur afirmasi maupun zonasi.

Permintaan tersebut, disampaikan sejumlah orang tua siswa di Kota Bandung melalui Forum masyarakat Peduli Pendidikan (FMPP) Jabar.

Ketua FMPP Jabar, Illa Setiawati menerangkan, banyak calon siswa yang akan mendaftar melalui jalur afirmasi terkecoh lantaran diarahkan untuk mendaftar lewat jalur zonasi, hingga akhirnya tidak lolos.

“Mereka juga terkecoh oleh wali kelas yang mengarahkan siswa afirmasi untuk masuk di jalur zonasi. Jadi saya meminta kepada Disdik agar bisa menayangkan hasil seleksi jalur afirmasi dan zonasi jangan ditutup,” tuturnya usai audiensi di Balaikota Bandung, Selasa (30/6).

Selain itu, beber Illa, sejumlah orang tua siswa pun banyak yang meragukan hasil pengumuman PPDB jalur afirmasi di Kota Bandung yang telah diumumkan pada Senin 29 Juni kemarin.

Menurutnya, keraguan tersebut muncul karena dugaan adanya ketidakakuratan penentuan titik koordinat tempat tinggal siswa pada jalur zonasi PPDB 2020 di Kota Bandung.

“Saya juga heran kenapa koordinat bisa berubah-ubah. Apa itu permainan sistem atau sistemnya gak baik. Kalau ga baik jangan malu-maluin dong, Kota Bandung kan anggarannya besar. Sistem yang rusak dan merugikan masyarakat itu tidak segera diperbaiki,” tuturnya.

“Ketika siswa ini mendaftar koordinatnya ini misal 600 meter. Nah ketika terlempar di laporan koordinatnya itu sampai seribu lebih. Nah saya pikir koordinat macam apa yang seperti itu kan ketika pendaftaran sudah terkunci,” imbuhnya.

Dengan adanya persoalan tersebut, pihaknya berharap Disdik Jabar maupun Kota Bandung bisa lebih transparan dalam mengakomodir siswa-siswa yang terkecoh dan menjadi korban untuk mendaftar melalui jalur afirmasi.

“Sekarang kita mempertanyakan jalur afirmasi yg masih kosong ini larinya kemana. Kenapa tidak siswa yang sudah keliatan bahwa siswa itu korban kenapa tidak diakomodir,” tuturnya.

Salah satu contohnya, beber Illa, dialami seorang siswa di Neglasari yang hendak masuk ke SMPN 19 melalui jalur afirmasi dan memiliki kartu pendamping KIS (Kartu Indonesia Sehat).

Akan tetapi karena diarahkan wali kelas untuk jalur zonasi, imbuhnya, akhirnya siswa tersebut terjebak dan tidak lolos, padahal jarak dari rumah ke sekolah yang dituju hanya 570 meter.

“Alasannya karena KIS itu tidak kuat untuk jalur afirmasi padahal jalur afirmasi itu asal siswa punya dokumen pendamping apapun itu jangankan KIS, surat keterangan dari kelurahan saja itu bisa jadi salah satu dokumen untuk mengantarkan mereka masuk di sekolah negeri,” tegasnya.

Dengan demikian, pihaknya meminta Pemkot Bandung memperpanjang masa pendaftaran PPDB melalui jalur afirmasi. Selain itu, Pemkot juga harus mengakomodir para siswa yang berhak masuk melalui jalur tersebut.

“Seperti biasa, tahun-tahun sebelumnya pihak Disdik selalu menyuruh orang tua siswa untuk membuat surat pengaduan dari Disdik. Dan saya pikir itu tidak ada solusi, yang benar itu akomodir mereka ke sekolah negeri karena mereka berhak jalur afirmasi,” tandasnya.

Beri Komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here