Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Purwakarta usulkan agar guru ngaji dan guru honorer menerima subsidi dampak Covid-19.
Sekretaris Fraksi PKB DPRD Purwakarta Ceceng Abdul Qodir mengatakan, guru ngaji dan guru honorer harus mendapatkan perhatian dan subsidi, karena mereka juga bagian dari masyarakat.
"Guru ngaji ini ikut mendoakan bersama santri-santrinya tiap malam agar musibah penyebaran Covid 19 ini segera bisa selesai, dan selalu mendoakan agar masyarakat dijauhkan dari Covid 19, melalui Qunut Nazilah dan Sholawat khusus," terang Ceceng, Selasa (7/4).
Ceceng juga mengusulkan agar Pemerintah Daerah segera melakukan berbagai langkah konkret dengan tujuan agar program-program pemerintah dapat menyentuh langsung kepentingan masyarakat.
"Di tengah kondisi wabah virus corona seperti saat ini, masyarakat membutuhkan program-program yang betul-betul riil untuk dapat memenuhi kebutuhan langsung sehari-hari," tambahnya.
Untuk itu, Ceceng menegaskan DPRD Purwakarta akan melakukan fungsi pengawasan terhadap berbagai program Pemerintah.
"Tujuannya, sambung Ceceng, agar program-program dapat tepat terlaksana secara teknis, tepat sasara, dan dengan demikian diharapkan tidak terjadi penyelewengan," imbuhnya.
Dia mencontohkan, Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sembako belakangan ini banyak yang masih salah sasaran. Masih banyak orang kategori miskin tidak mendapatkan bantuan.
"Seharusnya bantuan-bantuan program langsung ke masyarakat terealisasi merata tepat sasaran. Saat ini masyarakat membutuhkan program yang real dan yang betul-betul konkret bisa memenuhi kebutuhan langsung mereka," tegas Ceceng.
Senada dengan Ceceng, Wakil Ketua DPRD Neng Supartinu mengatakan, virus corona tidak hanya memiliki dampak kesehatan, tetapi juga dampak bagi perekonomian Indonesia.
"Penyebab dari hal ini di antaranya adalah turunnya konsumsi dan investasi, baik dalam lingkup rumah tangga maupun lingkup pemerintah," jelasnya.
Diketahui, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemda Purwakarta akan memberikan subsidi bagi masyarakat yang terdampak pandemi virus corona (Covid-19). Langkah tersebut ditempuh untuk meringankan beban hidup masyarakat, terutama kalangan tidak mampu.
Besaran bantuan yang akan diterima setiap KK adalah senilai Rp 500.000. Nilai tersebut akan diterima dalam bentuk gabungan antara uang tunai dan sembako.
Pemda Purwakarta sendiri menggarkan Rp 300 ribu uang tunai untuk setiap KK diluar penerima PKH dan BPNT.
© Copyright 2024, All Rights Reserved