Ilustrasi Covid-19/Net

rmoljabar Fraksi PKS DPRD Kabupaten Bandung kembali mempertanyakan soal kejelasan pembentukan Pansus (Panitia Khusus) Covid-19 untuk mengawasi kinerja Gugus Tugas Covid-19 di Pemkab Bandung.

Pasalnya, meski telah diusulkan resmi oleh 29 anggota DPRD hingga kini Ketua DPRD Sugianto dari Fraksi Partai Golkar malah tak memberikan respon dan keputusan apapun bahkan seolah menggantung nasib Pansus.

Begitu kritik yang diungkapkan Anggota DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kabupaten Bandung dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dasep Kurnia saat konfirmasi para wartawan, Senin (18/5).

Dasep pun tak tahu persis alasan dari pimpinan DPRD yang kurang tanggap terkait dorongan pembentukan pansus covid-19 itu. Padahal pansus tersebut tidak dibiayai APBD seperti program Pemkab Bandung.

“Makanya kami ingin ada kejelasan soal ini. Termasuk kejelasan terkait penyelenggaraan anggaran penanggulangan covid-19 agar peran DPRD sebagai wakil rakyat dan corong masyarakat bisa lebih dominan,” tegasnya.

Dasep khawatir jika kemudian pansus terkatung-katung dan malah terbentuk setelah penanganan covid-19. Artinya tidak akan berguna sama sekali dan fungsi DPRD untuk melakukan pengawasan akan sia-sia.

Beri Komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here