Kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membuka keran ekspor benih lobster terus memicu kontroversi. Penyebabnya adalah karena perusahaan yang mendapat izin ekspor dimiliki sejumlah kader Gerindra, partai asal Menteri KKP Edhy Prabowo.
Bukan hanya itu, bisnis ekspor benih lobster tersebut dinilai hanya akan menguntungkan perusahaan eksportir, sementara para nelayan tetap saja tidak sejahtera.
"Bisnis benih lobster telah membuat Kementerian KKP menjadi ladang rente para kader Gerindra. Membuat Gerindra jadi 'Gelindra' (Gerakan Lobters Indonesia Raya)," sindir Koordinator Persatuan Nelayan Nasional, Hadi Suprapto, dilansir dari Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (7/7).
Hadi pun mempertanyakan banyaknya kader Gerindra yang menikmati kemudahan dari Menteri KKP untuk mendapatkan kuota ekspor benih lobster. Sehingga Hadi pun menilai, pemberian kuota ekspor benih lobster ini menunjukkan nepotisme dan kolusi yang kuat antara Gerindra dan KKP.
Bahkan Hadi pun menilai Prabowo seolah menutup mata atas perilaku kader partainya yang berada di KKP. Hal tersebut dinilai tak sesuai dengan pernyataan dan sikap Prabowo untuk memberantas bisnis rente di semua sumber alam di Indonesia yang banyak merugikan masyarakat.
"Bohong besar kalau nantinya ekspor benih lobster memberikan kesejahteraan kepada nelayan lobster. Karena kenyataannya harga beli benih lobster sangat murah oleh para pencari rente di Kementerian KKP," tegas Hadi.
Menurut Hadi, Jokowi menjadi contoh tidak ada satu pun keluarganya yang mendapatkan kemudahan berbisnis dadakan dari kebijakan-kebijakannya.
"Tidak bisa kami bayangkan jika waktu itu Prabowo Subianto terpilih sebagai presiden. Maka semua departemen akan jadi bisnis rente bagi antek-antek Prabowo Subianto, untungnya Jokowi yang kepilih lagi," tambahnya.
© Copyright 2024, All Rights Reserved