Gelar Workshop, Bawaslu Jabar Ajak Kaum Perempuan Awasi Pilkada Serentak 2024

Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, mendatang, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Jawa Barat menggelar diskusi bersama warga. Diskusi tersebut bertajuk  "Perempuan Berdaya Mengawasi" pada Pilkada 2024, di Kantor Dinas Sumber Daya Air Jawa Barat, Sabtu (3/8).

Kordiv Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu Jabar, Nuryamah, menyebut dengan ada kegiatan ini, menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan keterlibatan perempuan menjadi pemantau atau mengawasi pelaksanaan Pilkada 2024 nanti.

"Bahwa perempuan ini harus kita berikan pendidikan politik harus dikasih pemahaman, bahwa mereka jangan hanya jadi objek pada pemilihan saja tapi dipastikan mereka juga menjadi objek dalam konteks yang positif untuk menjadi pengawas partisipatif, untuk mengawasi seluruh tahapan," kata Nuryamah.

Lebih lanjut dirinya sangat percaya apabila perempuan sebagai pengawas partisipatif bisa terwujud dengan baik. Terlebih saat ini Badan Kerjasama Organisasi Wanita (BKOW) Jabar memiliki 78 organisasi perempuan di dalamnya.

"Sehingga saya meyakini ketika hari ini perempuan saja sudah bergabung, sudah mau dan juga sudah mampu menjadi pengawas partisipatif atas sosialisasi pengawasan partisipatif hari ini, pemilu yang berkualitas pemilu yang berintegritas ini bisa terwujud," tuturnya.

Dirinya berpendapat bahwa sosok perempuan memiliki kelebihan, di antaranya terkait dengan kejujuran. 

"Tentu perempuan ini adalah soal kejujurannya, soal perempuan yang selalu menjadi pendidik pertama paling tidak mereka bisa menyebarluaskan tentang kebaikan kebaikan, tentang tahapan-tahapan, tentang larangan-larangan pada pemilihan di 2024," katanya.

Menurut aturan Bawaslu nomor 2 tahun 2023, memiliki enam poin terkait fokus pencegahan ataupun kegiatan sosialisasi partisipatif. Pihaknya sudah melakukan beberapa tahapan sesuai dengan aturan tersebut. 

"Pertama, kita sudah melakukan launching pojok pengawasan tidak hanya di tingkat kabupaten/kota dan provinsi tapi juga seluruh kecamatan yang berjumlah 27 untuk Kabupaten/Kota dan seluruh kecamatan yang ada di Provinsi Jawa Barat," ucapnya.

Yang kedua, pihaknya juga sudah melaunching kampung pengawasan partisipatif di tingkat kabupaten/kota dan provinsi.

"Tingkat kabupaten kota itu sudah memiliki kampung pengawasan partisipatif. Ini biasanya yang memang menjangkau yang tidak tersentuh, contoh misalkan kampung adat, atau kampung-kampung yang memang rawan dalam konteks tadi kerawanan untuk tahapan pemilihan," imbuhnya.

Yang ketiga adalah soal forum warga pengawasan partisipatif. Nuryamah menyebut, forum ini juga sudah dilaunching untuk tingkat kabupaten kota dan kecamatan.

"Di Forum warga pengawasan itu banyak segmen yang harus kita sentuh, jadi bukan kaya partisipatif, ada segmen seni, ada segmen perempuan, segmen pemilih manula segmen, pemilih pemula, segmen lembaga, dan lain-lain," ujarnya.

Sedangkan poin empat hingga enam adalah terkait pendidikan pengawasan partisipatif (P2P).

"Kita juga sudah melakukan MoU dengan kampus dan juga lembaga pendidikan lainnya," tandasnya.