Hadapi Pilkada 2024, HMI Kalianda Wanti-wanti ASN hingga Kades Jaga Netralitas

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kalianda mengingatkan aparatur sipil negara (ASN), kepala desa maupun penyelenggara negara yang dibiayai oleh APBN dan APBD menjaga netralitasnya saat Pilkada Lampung Selatan (Lamsel) 2024.

Ketua HMI Cabang Kalianda, Rian Kurniawan berharap, semua lapisan masyarakat dapat menjaga kondusivitas menjelang dan selama berlangsungnya Pilkada serentak 2024. 

"Pertama, kami meminta kepada seluruh ASN, TNI, POLRI, MUI, FKDM, FPK, kelembagaan ormas dan penyelenggara negara yang dibiaya oleh APBN dan APBD harus bersikap netral," tegas Rian Kurniawan, Senin (9/9).

"Kedua, meminta kepada kelembagaan Rukun Tetangga dan Rukun Warga (RT/RW) untuk tidak diseret ke dalam politik praktis. Tugas RT/RW itu melayani masyarakat yang ada di wilayahnya," imbuh Rian.

Rian menjelaskan, pilkada serentak pada 27 November 2024 merupakan pilkada dengan jumlah terbanyak karena diselenggarakan di 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota. Persoalan yang selalu muncul dalam kontestasi politik baik pemilu atau pilkada adalah netralitas ASN.

"Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) melaporkan pasca pemilu 2024, KASN menerima 481 laporan dugaan pelanggaran netralitas. Dari jumlah tersebut sebanyak 264 ASN terbukti melanggar dan 181 lainnya telah dijatuhi sanksi oleh pimpinan instansi mereka," jelas Rian.

Menurut Rian, kekhawatiran publik terkait netralitas tentu beralasan. Terlebih Bawaslu juga pernah merilis data dalam Pilkada 2020 terdapat 1.536 penanganan pelanggaran netralitas ASN dan 91 persen kasus tersebut kemudian direkomendasikan ke KASN.

"Data tersebut membuktikan bahwa persoalan ketidaknetralan ASN masih terus ada ditengah tuntutan perundangan yang mewajibkan setiap ASN menjunjung tinggi prinsip netralitas," ucapnya.

Maka dari itu, lanjut Rian, fenomena tersebut merupakan realitas yang tidak terbantahkan bahwa pelanggaran ASN selalu ada dalam tiap pemilu maupun pilkada. Padahal netralitas ASN adalah pilar penting dalam pembicaraan pilkada yang jujur, adil, demokratis, dan berkualitas.

"Netralitas ASN adalah suatu keharusan dalam agenda reformasi birokrasi untuk memastikan kepentingan negara dan rakyat secara keseluruhan berorientasi pada pelayanan publik. Salah satunya adalah di Kabupaten Lampung Selatan," bebernya.

Selain itu, pihaknya pun mendesak seluruh aparatur perangkat desa, baik itu Kepala Desa (Kades), Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan PKK untuk bersikap netral.

"Termasuk meminta kepada seluruh kader HMI Cabang Kalianda untuk menjadi pemantau pemilu pada penyelenggaraan pilkada 2024 di Kabupaten Lampung Selatan," pungkasnya.