IPKN Dinilai Bisa Topang Pembangunan Pemerintahan

IPKN Dinilai Bisa Topang Pembangunan Pemerintahan
Pelantikan pengurus IPKN Jabar/Ist

Pemerintah Kota Bandung menyambut baik hadirnya Institut Pemeriksa Keuangan Negara (IPKN). Organisasi profesi itu diharapkan mampu meningkatkan standarisasi sekaligus memberikan jaminan terhadap hasil pemeriksaan.


Wali Kota Bandung, Oded M. Danial mengatakan, pihaknya siap berkolaborasi dengan IPKN demi menjaga akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di wilayahnya. Sehingga Pemerintah Kota (Pemkot) bisa kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang sudah berhasil dicapai secara beruntun dalam dua tahun terakhir ini.

"Saya atas nama pemerintah daerah sangat mendukung hadirnya IPKN ini. Karena dengan adanya IPKN ini akan hadir pengawas-pengawas profesional," kata Oded di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Jalan Moh. Toha, Rabu (16/9).

Institut ini hadir sebagai organisasi profesi yang menghimpun para pemeriksa keuangan negara dalam rangka menjaga akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Setelah memiliki pengurus di tingkat nasional pada Februari lalu, kini dilantik kepengurusan IPKN tingkat Jawa Barat periode 2020-2023.

Oded menilai, keberadaan IPKN tidak hanya sebatas wadah profesi saja. Namun, bisa dioptimalkan untuk menopang pembangunan oleh pemerintah agar tepat sasaran.

"Mereka dibutuhkan dalam fungsi pengawasan pembangunan baik di daerah maupun di pusat," tuturnya.

Ia berharap, secara teknis IPKN akan membantu Pemkot Bandung dan berkolaborasi dengan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP). Praktis, hasil pemeriksaan akan lebih berkualitas dalam rangka menjaga akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

"Adanya IPKN ini harus kita manfaatkan agar punya pengawas profesional, khususnya di kalangan APIP di Inspektorat Kota Bandung," tandasnya.