rmoljabarDitengah pandemi covid-19 dan penolakan masyarakat, pemerintah menaikan Iuran BPJS Kesehatan. Secara resmi kenaikan berlaku sejak Rabu (1/7) hari ini.

BPJS menaikan tarif setelah keluar Peraturan Presiden (Perpres) 64/2020, di mana kenaikan iuran JKN-KIS kan diberlakukan bagi Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP).

Kebijakan kenaikan iuran jaminan kesehatan dari negara ini pun hingga kini masih ditentang masyarakat. Terlebih saat ini rakyat sedang dihadapkan dengan pandemik Covid-19 yang tak kunjung surut.

Menurut aktivis Petisi 28, Haris Rusly Moti, kengototan pemerintah untuk menaikkan iuran BPJS Kesehatan tak ubahnya seperti zaman penjajahan.

“Pemerintah kita ini benar-benar berpikiran dan bermental kolonial,” kritik Haris Rusly di akun Twitter pribadinya, Selasa (30/6).

Seperti diketahui, per 1 Juli 2020, iuran JKN-KIS bagi peserta PBPU dan BP disesuaikan menjadi Rp 150.000 untuk kelas 1, Rp 100.000 untuk kelas 2, dan Rp 42.000 untuk kelas 3. Khusus kelas 3 hingga akhir tahun 2020 ini, peserta hanya membayar sebesar Rp 25.500, sisa 16.500 dibiayai oleh pemerintah.

Beri Komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here