Peridangan mantan Sekda Jabar Iwa Karniwa/RMOLJabar

Sebanyak dua orang saksi ahli dihadirkan terdakwa kasus dugaan suap megaproyek Meikarta, Iwa Karniwa untuk meringankan dirinya dalam sidang lanjutan yang berlangsung di Pengadilan Negeri (PN) Kelas 1A Bandung, Jalan L.L.R.E Martadinata, Senin (10/2).

 

Kedua saksi yang dihadirkan tersebut adalah, ahli Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum dari Biro Hukum dan Ham Setda Prov Jabar Aam Amzad serta ahli Arsip dan Perpustakaan Setda Prov Jabar Febriadi.

Dalam kesaksian tersebut, kedua ahli memang tidak ada kaitannya dengan perbuatan suap, namun mereka hadir untuk menjelaskan mekanisme pembuatan surat dan pengarsipan yang benar.

Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ferdian Adi Nugroho mengatakan, keterangan dua orang saksi ahli tidak mempengaruhi dakwaan terhadap perkara mantan Sekda Jabar tersebut. Menurutnya, mereka hanya menerangkan secara formal mekanisme surat dan kearsipan.

“Tadi kebetulan hanya hal-hal yang sifatnya formil ya, jadi bagaimana format surat itu dibuat, bagaimana proses pengarsipannya, hanya seperti itu saja, tetapi tidak masuk ke substansi terkait perkara ini, hanya secara formil, tata naskah persuratan dan sebagainya yang berlaku di Provinsi Jawa Barat,” tuturnya.

Menurut keterangan saksi ahli, lanjut Ferdian, dalam pembuatan draft substansi perizinan RDTR Kabupaten Bekasi, terdapat beberapa hal yang sudah sesuai dan ada beberapa hal yang tidak sesuai.

Dalam persidangan, Jaksa KPK sempat menanyakan kepada Febriadi soal penyusunan draft RDTR. Pasalnya, dalam sidang minggu kemarin, Jaksa KPK menunjukan bukti draft RDTR yang di dalamnya terdapat paraf Iwa dan Kepala Bappeda Jabar Deni Juanda.

“Draft persetujuan sudah ada, namun institusi belum selesai membahas, dan persetujuan belum di dapat, tetapi draft-draft kearsipan sudah di bahas. Apakah boleh?,” jata Ferdian dalam persidangan.

“Tidak boleh,” jawab Febriadi.

Atas kesaksian tersebut, Jaksa KPK optimis pihaknya dapat membuktikan dakwaan kepada mantan Sekda Jabar, terkait dugaan suap perizinan substansi RDTR Pemerintah Kabupaten Bekasi.

“Kan kalau ahli enggak boleh ditanyakan masalah fakta, kita harus ilustrasikan, tetapi ilustrasi yang kita buat merujuk kepada fakta kita. Intinya kami berpendapat keterangan saksi ahli ini tidak mempengaruhi surat dakwaan kami, kami masih optimis bisa membuktikan dakwaan kami,” jelasnya.

Beri Komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here