Presiden Joko Widodo sebaiknya tak usah ikut campur urusan calon presiden dan calon wakil presiden dari Partai Persatuan Pembangunan maupun dari Koalisi Indonesia Bersatu. Pasalnya, Jokowi adalah kepala negara dan bukan ketua umum partai politik, seperti Megawati Soekarnoputri.
“Jokowi kan memang bukan ketum parpol atau kader PPP,” kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin, dikutp Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta, Senin (20/2).
Menurut Ujang, pertanyaan Jokowi soal Capres dan Cawapres PPP di acara puncak Harlah 50 tahun PPP beberapa waktu lalu menimbulkan kesan ia berusaha melakukan intervensi. Ujang menilai Jokowi seperti sedang menunjukkan bahwa dirinya pengendali parpol, termasuk PPP dan KIB.
Padahal, menurut pengamat politik jebolan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini, sikap kepala negara ingin ikut mengendalikan parpol justru tidak sehat bagi demokrasi di Tanah Air.
“Inilah rumitnya politik di kita, Jokowi bukan ketum, bukan kader, tapi bisa masuk ke wilayah parpol, bahkan mengintervensi parpol. Itu yang jadi persoalan di kita, seperti lingkaran setan setiap kekuasaan,” pungkasnya.
Pada acara puncak Harlah 50 tahun PPP yang digelar di Hall Sriwijaya, Ice BSD, Tangerang Selatan, Jumat (17/2), Presiden Joko Jokowi menanyakan siapa capres maupun cawapres yang akan diusung parpol berlambang Ka'bah itu pada Pemilu 2024
“Urusan capres cawapres, saya mau bertanya, PPP ini calonnya siapa sih?” tanya Jokowi.
© Copyright 2024, All Rights Reserved