RMOLJabar. Kasus penahanan ijazah masih marak di Kabupaten Cirebon. Namun tidak untuk Sekolah yang satu ini.
Berbagai kegiatan praktik untuk mendukung kualitas pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), membutuhkan dana lebih dari yang sudah dianggarkan pemerintah. Untuk itu, pihak sekolah sebaiknya melakukan terobosan untuk mengantisipasi berbagai macam permasalahan.
Demikian dikatakan Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah Cirebon, Galuh Maulidin saat ditemui di ruangannya, Kamis (5/9).
Ia mengatakan, berbagai bantuan yang selama ini telah diberikan oleh pemerintah dengan harapan dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan mengentaskan setiap permasalahan tidak selamanya dapat diandalkan.
Oleh karenanya, tak jarang sekolah-sekolah swasta yang dikelola oleh masyarakat, turut melibatkan partisipasi dari para orang tua siswa, CSR perusahaan bahkan ada yang mengembangkan Bussines Center. Hal tersebut dilakukan untuk mendukung kebutuhan sekolah, meningkatkan mutu pendidikan siswa maupun kesejahteraan SDMnya.
"Bagi sekolah yang belum mampu berkembang untuk mendanai operasional sekolah, partisipasi masyarakat dan pemerintah masih menjadi andalan. Di sinilah masyarakat dimohon untuk sama-sama saling membantu dengan cara mengangsur biaya sehingga tidak memberatkan mereka di akhir," ungkap Galuh.
Ia berharap, ada peran serta dari pihak swasta, para agnia maupun lembaga sosial untuk memberikan kepeduliannya terhadap masalah-masalah di dunia pendidikan yang kerap terjadi. Selain itu, masyarakat diharapkan dapat memprioritaskan kebutuhan pendidikan bagi anak-anaknya.
"Jika berbagai pihak turut memberikan perhatian, selayaknya permasalahan ini tidak terjadi, yang akhirnya hanya menjadi cercaan bagi pihak sekolah,†ujar Galuh.
Dalam hal ini, lanjut Galuh, komite sekolah dapat diberdayakan mencarikan solusi dengan melakukan berbagai kegiatan untuk menggalang dana agar permasalahan yang serupa tidak lagi terjadi.
Adapun cara lain yang dapat dilakukan yakni dengan subsidi silang. Meski menyalahi aturan, pada kenyataannya banyak bantuan yang seharusnya diperuntukkan bagi siswa yang tidak mampu, namun juga diterima oleh siswa yang notabene mampu dari segi ekonomi.
Hal yang dapat dilakukan oleh pihak sekolah adalah dengan melakukan kunjungan ke rumah-rumah siswa agar dapat memantau langsung keadaan sosial dan ekonominya sebagai penetapan penerima subsidi.
"Peran lain mungkin dapat dilakukan oleh rekan-rekan LSM sebagai lembaga kontrol sosial yang mana dapat menghubungkan antara keluarga siswa dengan donatur," demikian Galuh. [gan]
© Copyright 2024, All Rights Reserved