Kadin dan Pemkot Bogor Sepakat Anggaran Pokir DPRD Harus Transparan

Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor bersama Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Bogor sepakat anggaran pokok pikiran (Pokir) DPRD harus transparan, agar penunjukan rekanan bisa lebih adil.

Kata sepakat itu, disampaikan keduanya saat audensi di Balaikota, dimana para Asosiasi Jasa Konstruksi menyampaikan keluh kesahnya soal distribusi pekerjaan Pokir DPRD di Kota Bogor. 

Mereka berharap, agar pekerjaan Pokir sesuai dengan prosedur dan tata kelola yang normatif, sehingga tidak terjadi mal prosedur yang mengakibatkan tidak maksimalnya hasil pekerjaan di lapangan. 

Wakil Wali Kota Bogor, Dedie Rachim mengatakan, hasil pertemuan dengan Kadin Kota Bogor bersama para asosiasi usaha jasa kontruksi adalah agar penunjukan langsung (PL) anggaran Pokir ini lebih transparan.

Untuk itu, dirinya meminta kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menampung anggaran Pokir tahun 2022 dan seterusnya meminta pendampingan dari Aparat Penegak Hukum (Apgakum) supaya tidak ada kekhawatiran alokasi serta penunjukan rekanan.

"Ya, itu penunjukan rekanan jangan sampai berbau tidak fair (adil). Jadi kami harus mulai sampai kedepannya good goverment atau tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih itu harus diterapkan juga di permasalahan pokir," ungkap Dedie kepada wartawan usai pertemuan, Rabu (28/9) malam.

Ia melanjutkan, anggaran pokir tahun sebelumnya menurun drastis karena pandemi Covid-19, tinggal kedepan pendampingan Apgakum, bisa konsultasi juga dengan BPK dan BPKP supaya tidak ada kekhawatiran dari pelaku usaha perihal adanya kecurangan. Kemudian, dirinya juga meminta Kadin kalau ada anggota asosiasi yang disinyalir memperjualbelikan proyek tolong diblacklist. 

"Untuk ranah itu, yang tahu teman-teman Kadin. Kami sudah menerapkan aturan, mereka yang ditunjuk memenangkan pekerjaan harus datang sendiri. Semisal direktur utamanya langsung, tidak boleh diwakilkan. Jangan semuanya disalahkan kepada pihak OPD, belum tentu pimpinan OPD-nya tahu langsung. Harus ada input dari Kadin juga," jelas Dedie.

Sementara itu, Ketua Kadin Kota Bogor, Almer Faiq Rusydi mengatakan, Kadin ini merupakan induknya organisasi yang membawahi Anggota Luar Biasa (ALB), khususnya dibidang jasa kontruksi. 

Ia berharap ingin ciptakan iklim usaha yang kondusif di Kota Bogor, terlebih Kadin dan Pemkot Bogor telah sama-sama menandatangani MoU yang prinsipnya agar Pemkot dan Kadin dapat bekerja sama dalam mendorong perkembangan perekonomian daerah .

"Teman-teman di pengusaha jasa kontruksi juga dapat bekerja secara profesional sesuai dengan aturan-aturan yang ada, dan dari SKPD sendiri teman-teman berharap komunikasi yang baik agar kedepannya bisa lebih baik. Tadi juga ada masukan dari pak Wakil Wali Kota Bogor yaitu agar pekerjaan-pekerjaan, khusunya pekerjaan Pokir bisa dimonitor oleh Kejaksaan, Kepolisian, BPK, BPKP dan inspektorat. Agar tata kelolanya sesuai dengan regulasi yang ada," jelas Almer.

Almer menambahkan, nanti pihaknya secepatnya akan audensi dengan Ketua DPRD Kota Bogor, pihaknya sudah bersurat ke DPRD.

"Ya, semoga teman-teman dari ALB Kadin bisa diterima oleh ketua DPRD," tambahnya.

Di tempat yang sama, Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman (Disperumkim) Kota Bogor, Juniarti Estiningsih mengatakan, pertemuan dengan Kadin Kota Bogor membahas soal Pokir dan memang ada arahan dari Wakil Wali Kota Bogor.

"Tadi arahan, cuma komunikasi aja, bersinergi. Salah satunya membahas pokir," singkat Esti. 

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor, Eko Prabowo membeberkan, untuk komunikasi denga Kadin Kota Bogor tidak ada masalah. Untuk pelaksanaan kegiatan ada catatan penting, yang penting pekerjaannya dilakukan dengan baik. Tentunya tertib administrasinya, tertib anggarannya, tertib waktunya dan tertib mutunya.

"Ya, kami sih, sudah nyambung dari awal. Berkomunikasi berkenaan dengan kegiatan, yang penting pekerjaannya dilakukan dengan baik. Point yang disampaikan tadi secara umum tidak hanya ke Dishub saja. Jadi berkenaan dengan harapan-harapan, mereka ingin sinergitas tentang pembangunan di Kota Bogor," tukas Eko.

Sebelum pertemuan dengan Pemkot Bogor, Kadin juga sudah bertemu dengan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kota Bogor Sekti Anggraini bersama jajaran dan Plt Kapolresta Bogor Kota, AKBP Ferdy Irawan beserta jajaran. 

Kajari Kota Bogor maupun Plt Kapolresta Bogor Kota memberikan masukan kepada pelaku usaha jasa konstruksi Kota Bogor untuk tetap menempuh mekanisme-mekanisme yang sesuai dengan regulasi yang ada dalam menghadapi berbagai persoalan di jasa konstruksi, khususnya persoalan mekanisme prosedur pendistribusian Pokir tersebut, terlebih semangat transparansi yang sudah diutarakan dan disepakati Pemkot Bogor agar mekanismenya sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku. 

Dicontohkan semisal asosiasi bisa membuat laporan secara resmi kepada Badan Kehormatan DPRD Kota Bogor ketika mendapati adanya informasi dugaan pelanggaran untuk diproses sesuai tupoksinya, begitupun mekasime aduan kepada lembaga aparat penegak hukum dapat ditempuh dengan mekanisme yang telah diatur dalam regulasi yang ada, sehingga semua berjalan sesuai dengan tupoksi dan kewenangannya.