Armada bus parkir di Terminal Guntur Garut/RMOLJabar

rmoljabar Pengusaha dan sopir angkutan umum masih menjerit dengan aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang berdampak pada pembatasan angkutan penumpang. Di sisi lain, pemerintah tak menyesuaikan tarif angkutan dengan kebijakan yang dibuat.

“Jadi cari alibi saja. Saat pengusaha minta subsidi, pemerintah punya alasan kalau tak melarang operasional angkutan. Tapi tarif tidak disesuaikan,” ujar Ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) Garut, Yudi Nurcahyadi, Senin (25/5).

Yudi mengkritik kebijakan pemerintah yang tak konsisten. Akibatnya malah membingungkan masyarakat. Pembatasan jumlah penumpang berdampak terhadap operasional dan pendapatan sopir.

“Tapi mereka (pemerintah) tak pikirkan tarif dan subsidi dunia angkutan. Padahal sangat jelas kami terdampak akibat wabah ini,” katanya.

Ia menambahkan, kebijakan pemerintah terkesan dipaksakan. Tak ada solusi yang diberikan bagi pengusaha kecil. Keputusan seperti mudik dilarang, namun pulang kampung boleh malah berujung kebingungan.

“Kalau ada pembatasan harus ada penyesuai tarif untuk menutup biaya operasional. Seperti bus kapasitas 60 seat, hanya setengahnya diisi. Mau tertutup gimana operasionalnya. Jadi lebih baik diam saja,” ucapnya.

Untuk bus AKAP dan AKDP, tak akan beroperasi hingga akhir Mei. Namun bisa jadi diperpanjang tergantung keputusan pemerintah.

“Kami merasa tak diperhatikan. Tidak ada program yang menyentuh kami. Kayak kartu prakerja itu saya nilai tak bermanfaat. Lebih baik dipakai untuk subsidi angkutan anggarannya,” katanya.

Beri Komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here