Kepala Disperindag Jabar, Moh. Arifin Soedjayana/RMOLJabar

rmoljabar Pemprov Jabar melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) berencana membangun pusat distribusi kebutuhan pokok masyarakat (Kepokmas) di sejumlah daerah di Jawa Barat. Rencana tersebut adalah tindak lanjut instruksi Gubernur Ridwan Kamil.

Kepala Disperindag Jabar, Moh. Arifin Soedjayana mengatakan, keberadaan pusat distribusi tersebut akan mampu mengendalikan inflasi, termasuk meredam gejolak harga Kepokmas di pasar-pasar tradisional.

“Pengendalian inflasi menjadi salah satu strategi Pak Gubernur menekan perlambatan laju pertumbuhan ekonomi, pembangunan pusat distribusi ini sekaligus menindaklanjuti lahirnya peraturan daerah tentang pusat distribusi di Jawa Barat,” ucap Arifin di Bandung, Jumat (21/2).

Selain itu, pusat distribusi juga bertujuan sebagai penyangga yang bisa berperan sebagai stabilisasi harga. Menurutnya, fungsi buffer tersebut pada intinya tidak berbentuk ritel.

“Permintaan dan persediaan kebutuhan pokok itu terjadi, kemudian jika persediaan banyak yang mengakibatkan harga anjlok maka buffer ini bisa menampung, dan sebaliknya. Jadi lebih ke arah fungsi dia ada gudang. Nanti ini akan diatur melalui peraturan gubernur,” ucapnya.

Lebih lanjut, Arifin mengungkapkan, ada beberapa pilihan yang akan diusulkan dalam rencana jumlah pembangunan pusat distribusi provinsi tersebut. Di antaranya berkisar 10 hingga 14 titik yang tersebar di beberapa wilayah di Jawa Barat.

Kendati demikian, pihaknya akan lebih dulu mengoptimalkan tempat Sistem Resi Gudang (SRG) yang sudah berdiri di 13 lokasi di Jawa Barat. Optimalisasi SRG tersebut diakui sebagai upaya awal pembentukan pusat distribusi provinsi.

“Kalau menurut saya enggak usah kita bangun baru lokasi pusat distribusi provinsi ini. Di kita ada sekitar 13 gudang SRG beras. Itu bisa dijadikan pilot project pusat distribusi provinsi ini. Seperti halnya SRG beras di Cianjur kita berikan bantuan mesin pembersih beras. Nantinya SRG beras di Cianjur ini bisa menjadi salah satu penyuplai beras di Jawa Barat,” jelasnya.

Ke depan, kata Arifin, sesuai dengan tujuan pembentukan pusat distribusi provinsi tersebut untuk melindungi petani dari sisi stabilitas harga pasar, maka dibutuhkan peran serta BUMD lainnya yakni BUMD Jabar Agro. Bahkan, dalam peraturan daerah diamanatkan BUMD Jabar Agro berperan untuk stabilitas pangan.

Agar peraturan daerah tersebut implementatif, maka pihaknya segera membuat peraturan gubernur dan program kerjanya. Pihaknya pun mendorong agar DPRD Jawa Barat pun turut mendukung dari sisi pengesahan anggarannya. Sebab, peraturan daerah pusat distribusi provinsi ini merupakan salah satu perda inisiatif DPRD Jawa Barat.

Beri Komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here