Kerap Dicokok KPK, Warga Cimahi Wajib Cek Rekam Jejak Calon Jelang Pilkada 2024

Rekam jejak calon kepala daerah yang akan maju di Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) Cimahi 2024 harus benar-benar diperhatikan. Pasalnya, sudah beberapa kali Wali Kota Cimahi dicokok Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) gegera kasus korupsi.

Aktivis Jawa Barat (Jabar), Agus Satria mengatakan, warga Cimahi sudah selayaknya dipimpin oleh figur yang bebas dari praktik korupsi. Sosok yang akan dipilih pada Pilkada 2024 nanti harus benar-benar diseleksi.

"Sudah saatnya Cimahi ini memutus mata rantai korupsi. Sudah tiga wali kota terjerat kasus korupsi, ketiganya diusut KPK dan divonis bersalah," kata Agus saat berbincang, belum lama ini.

"Masa Kota Cimahi ke depan masih dipimpin oleh orang-orang bermental korup?" tantang Agus.

Agus ingin, pemimpin yang terpilih nanti memiliki integritas tinggi dan tak punya kaitan dengan pemimpin-pemimpin sebelumnya. Oleh karenanya, warga diharapkan tak lagi memilih pemimpin seperti halnya membeli kucing dalam karung.

"Semoga saja masyarakat Kota Cimahi bisa memilih mana calon pemimpin yang benar-benar tulus mengabdi, bukan yang sekadar mencari keuntungan pribadi dengan memanfaatkan jabatannya. Ini demi kebaikan dan kemajuan masyarakat Cimahi itu sendiri," pesannya.

Hal senada diutarakan oleh pengamat politik Unpad, Firman Manan. Masyarakat diingatkan berpatokan pada rekam jejak saat hari H pemilihan pada November 2024 mendatang.

Tak lupa, kata Firman, pemimpin yang memiliki integritas untuk dipilih oleh masyarakat. Bahkan mereka yang layak dipilih adalah figur yang berpihak kepada rakyat.

"Kasus tiga wali kota sebelumnya harus dijadikan pelajaran. Jangan sampai ada wali kota keempat yang nantinya akan berurusan dengan hukum karena kasus korupsi. Saya kira rekam jejak calon-calon harus benar-benar diperhatikan oleh masyarakat Cimahi," pesan Firman.

Terkait rekam jejak, kata Firman, masyarakat Cimahi memiliki kemudahan untuk mengaksesnya. Media juga berperan untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat agar ketika memilih, mereka benar-benar memberikan suara kepada orang yang tepat.

"Jadi kembali saya tekankan, rekam jejak dan integritas dari calon itu sangat penting. Itu yang harus jadi patokan masyarakat dalam memilih," ucap Firman.

Sementara itu, salah seorang warga Kecamatan Cimahi Selatan, Taopik berharap pemimpin Kota Cimahi lima tahun ke depan bisa membawa kotanya menuju ke arah yang lebih baik.

Ia menyoroti banyaknya infrastruktur di Cimahi yang perlu perbaikan. Kemudian, masalah lapangan kerja juga harus menjadi poin penting dan sangat perlu mendapat perhatian.

"Tapi yang jelas mah wali kota nanti jangan korupsi lagi lah. Masa enggak cukup tiga wali kota yang ditangkep. Apa mau ada wali kota keempat yang akhirnya berurusan lagi dengan hukum karena korupsi?" ujar Taopik.

Sekadar informasi, tiga Wali Kota Cimahi sebelumnya tersangkut kasus korupsi secara berturut-turut. Mereka yakni Itoc Tochija, Atty Suharti dan Ajay M Priatna.

Itoc terjerat dalam dua kasus korupsi. Kasus pertama, Itoc divonis tujuh tahun penjara usai terlibat korupsi pembangunan Pasar Atas. Kasus tersebut juga melibatkan istrinya Atty Suharti yang juga divonis 5 tahun penjara.

Sedangkan Ajay M Priatna, divonis sebanyak dua kali. Kasus pertama suap perizinan rumah sakit, ia divonis 2 tahun penjara. Lalu di kasus suap kepada penyidik KPK, ia divonis 4 tahun penjara. 

Di kasus Ajay ini, nama Sekda Cimahi Dikdik Suratno Nugrahawan sempat disebut-sebut. Ia bahkan pernah dihadirkan menjadi saksi. 

Peran Dikdik juga diduga sangat besar dalam perkara tersebut karena meminta sejumlah kepala SKPD mengumpulkan uang. Setidaknya, dugaan itu pernah disampaikan oleh kuasa hukum Ajay M Priatna, Fadli Nasution, beberapa waktu lalu. Dikdik sendiri kini bakal maju sebagai calon Wali Kota Cimahi pada Pilwalkot 2024.