Ketut Sustiawan: Pemilu 2024 Paling Barbar, Mari Dukung Hak Angket

Dugaan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif (TMS) terjadi dalam Pemilu 2024 yang kini telah memasuki proses penghitungan suara. Dibanding pemilu sebelumnya, pesta demokrasi tahun 2024 bahkan dianggap lebih parah.

Dugaan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif (TMS) terjadi dalam Pemilu 2024 yang kini telah memasuki proses penghitungan suara. Dibanding pemilu sebelumnya, pesta demokrasi tahun 2024 bahkan dianggap lebih parah.

Sekretaris DPD PDI Perjuangan (PDIP) Jabar, Ketut Sustiawan menyebut, indikasi kecurangan dan pelanggaran pemilu bisa dilihat dari adanya penyalahgunaan fasilitas negara, ketidaknetralan aparatur negara, dan politik uang.

"Pesta rakyat telah usai, bagi-bagi beras dan minyak sudah selesai. Pemilu 2024 ini memang paling barbar dibanding tahun sebelumnya," kata Ketut kepada awak media, Senin (26/2).

Ia mengurai, kecurangan juga dimulai dari penyelenggara pemilu tidak berintegritas. Bahkan, Kepala Negara yang tanpa etika dan tak tahu malu berkampanye karena putranya ikut berkontestasi dalam Pemilihan Presiden 2024.

Selain itu, kata Ketut, kecurangan saat proses pencoblosan juga terjadi seperti logistik surat suara yang telah tercoblos, tertukar dan hilang. 

Kemudian ada pula laporan kotak suara tidak tersegel, proses pencoblosan di tempat pemungutan suara (TPS) terlambat dimulai hingga TPS yang tak aksesibel bagi disabilitas.

"Belum lagi aplikasi Sirekap milik Komisi Pemilihan Umum (KPU) diduga telah didesain untuk memenangkan calon presiden tertentu," bebernya.

Saat ini masyarakat Indonesia kembali menjalani aktifitasnya sehari-hari dan dihadapkan dengan harga-harga bahan pokok yang melambung tinggi. Bahkan, kata dia, beras mencapai harga tertinggi dalam sejarah.

"Saat ini harga beras melambung tinggi, tinggi sekali. Belum lagi dalam waktu dekat tarif listrik naik dan tarif tol juga bakal naik," tuturnya.

Dalam kondisi daya beli yang masih rendah dan beban hidup semakin berat, kata Ketut, kenaikan harga berbagai barang dan jasa berdampak pada meningkatnya jumlah orang miskin. 

"Rakyat miskin semakin miskin. Karenanya, mari kita tolak kenaikan harga. Dukung hak angket DPR RI untuk mengusut dugaan kecurangan pada Pemilu 2024 yang terindikasi melibatkan kepala negara," tandasnya.