Anggota DPRD Jawa Barat Pepep Saeful Hidayat/Net

rmoljabar Menyusul dengan adanya keluhan dari para nasabah bank Jabar Banten di Kabupaten Majalengka, Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat, Pepep Saeful Hidayat, buka suara.

Pepep, mengaku menerima banyak pengaduan dari para PNS Majalengka soal sulitnya mencairkan dana “Blokiran” mereka di Bank BJB.

“Kalau saya perhatikan apa yang dikeluhkan para PNS ketika adanya akad pinjam, pihak Bank tidak menjelaskan detail terkait peraturan yang berlaku di Bank tersebut, itu yang disampaikan para PNS kepada saya,” ucapnya kepada Kantor Berita RMOLJabar, Jumat (31/7).

“Artinya bahwa kedua belah pihak mestinya harus saling faham diantara keduanya jangan sampai ada pihak yang merasa dirugikan,” imbuhnya.

Politisi partai berlambang kabah itupun menegaskan bahwa kebijakan Bank BJB terhadap nasabah harus konsisten mulai dari pusat hingga kantor cabang di kota/kabupaten.

“Saya membaca apa yang dikatakan oleh pihak BJB pusat, terkait uang blokiran itu bisa dengan mudah dicairkan, kenapa di Cabang mesti muncul dulu permasalahan,” tegasnya.

“Saya sebagai Anggota Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat memberikan saran kedepannya pelayanan kepada masyarakat harus lebih ditingkatkan lagi, kalau memang prosedurnya mudah ya tolong nasabah jangan dibuat susah. Terlebih ditengah pandemi Covid-19 seperti ini,” imbuhnya.

Masih kata Pepep, kasus yang terjadi di Kabupaten Majalengka harus menjadi pelajaran penting bagi BJB untuk lebih profesional dalam melayani nasabahnya.

“Saya melihat dari Kasus yang sedang terjadi saat ini, Bank BJB harusnya lebih hati hati dalam membangun kemitraan dengan para nasabahnya. Jangan sampai membuat kegaduhan,” ungkasnya.

Beri Komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here