Ilustrasi KPU/Net

rmoljabar Persyaratan peserta Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) diwajibkan Partai Politik (Parpol) pemilik kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) baru dibuka.

PKPU nomor 5 Tahun 2020 tentang tahapan program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020 mulai disosialisasikan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pangandaran kepada parpol pemilik kursi di parlemen.

Informasi yang memadai terkait tahapan, diharapkan KPU Kabupaten Pangandaran bisa dipahami oleh para calon peserta Pilkada yang akan manggung di 9 Desember mendatang.

Ketua KPU Kabupaten Pangandaran, Muhtadin Menegaskan, beberapa tahapan sudah dilalui. Verifikasi Faktual calon perseorangan yang harusnya masih berjalan akhirnya dihentikan karena calon mengundurkan diri.

“Terdekat kita akan melaksanakan pemutakhiran data yang diawali dengan rekrutmen PPDP 9 Juli mendatang,” ungkap Muhtadin, kepada Kantor Berita RMOLJabar, Selasa (30/6).

Mengenai PKPU teknis pelaksanan pilkada di era pandemi lanjut dia, masih dalam proses konsultasi dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

“Kami kan hanya implementator, tentunya PKPU teknis masih ditunggu. Tapi, sebagai pedoman awal, kita masih gunakan SE KPU RI nomor 20 Tahun 2020,” pungkasnya.

Beri Komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here