Diding Bajuri/RMOLJabar

OPEN bidding atau lelang jabatan merupakan suatu proses pengangkatan jabatan struktural di lingkungan instansi pemerintah yang membuka kesempatan bagi pegawai yang memenuhi kriteria tertentu yang berada di luar instansi agar dapat menjabat di instansi tersebut. Tujuan lelang jabatan adalah agar memperluas cakupan sumber pegawainya.

Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah, di antaranya ditujukan dalam rangka memenuhi kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan untuk menduduki jabatan pimpinan tinggi sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, maka instansi pemerintah perlu melakukan promosi jabatan pimpinan tinggi secara terbuka.

Open bidding atau lelang jabatan sesungguhnya dalam pelaksanaannya masih menuai kontroversi di kalangan publik, karena model ini adalah model yang diadopsi dari luar yang mencoba diadaptasikan ke dalam birokrasi di Indonesia. Pada pelaksanaannya tentunya akan menuai banyak masalah karena secara filodofis, historis serta ekologis berbeda, misalnya karena adanya perbedaan suku, agama, budaya serta kepentingan politik kita yang berbeda-beda.

Adanya keragaman karakterisitik yang berbeda beda tersebut ketika dipaksakan dalam sebuah sistem yang kaku, maka ibarat sebuah besi yang dilengkungkan kemudian akan kembali memantul dan akan menimbulkan efek.

Misalnya dalam hal pelaksanaan mutasi dan promosi relatif masih kurang efektif. Misalnya standar penilaian PDLT (prestasi, dedikasi, loyalitas, tidak tercela) sebagai pedoman pelaksanaan analisis jabatan terkadang masih mengalami deviasi, dimana mutasi dan promosi yang terjadi saat ini di daerah adalah kemudian menjadi rusak atau setidaknya ternodai karena adanya intervensi politik dari pejabat politis.

Di daerah dikenal isitlah Baperjakat atau Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan. Baperjakat ini mempunyai peran yang sangat vital untuk melakukan seleksi kepada calon-calon pejabat yang akan duduk.

Kebijakan open bidding sebenarnya kebijakan yang memiliki dua sisi, positif serta negatif. Positifnya memungkinkan bagi setiap pegawai yang memenuhi syarat atau kriteria tertentu secara terbuka dapat ikut berkompetisi, secara negatifnya, pelaksanaannya masih terkesan bersifat formalitas.

Idealnya kebijakan kepegawaian yang memang dipegang oleh pusat hanya sifatnya kewenangan administratif saja, bukan kewenangan pelaksana kebijakan sehingga berikanlah keleluasan kepada daerah untuk mengurus kepegawaiannya tersebut. Sebagai sebuah dugaan atau asumsi, bahwa yang menjadi sumber masalahnya adalah pada konflik peran antara pejabat Pembina kepegawaian yaitu bupati/walikota dan gubernur dengan sekretaris daerahnya.

Harusnya, pemerintah pusat menuntaskan dulu maslaah ini sehingga tidak saling tumpang tindih. Tetapkan saja Sekda sebagai pejabat karir pembinan kepegawaian di daerah karena memang jabatan ini murni birokrat.

Kemudian jangan libatkan kepala daerah untuk memutuskan atau mengambil kebijakan untuk memilih calon pejabatnya, tapi kepala daerah hanya mengesahkan hasil pilihan Baperjakat. Dengan cara ini semuanya menjadi lebih efektif dan efisien dalam membangun independent culture di daerah.

Selanjutnya, harapan publik adalah dengan adanya open bidding ini betul betul memberikan manfaat positif dalam menjaring dan menyaring calon pejabat yang kompeten dan profesional sehingga berdampak positif pula dalam pembangunan kultur birokrasi sesuai prinsip prinsip Good Governance, terbangunnya tata kelola birokrasi yang bersih dan berwibawa, kompeten dan profesional.

Diding Bajuri
Penulis adalah Wakil Rektor 1 Universitas Majalengka.

Beri Komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here