KPK/net

rmoljabarHimpunan Mahasiswa Banten (HMB) Jakarta meminta lembaga dan instansi penegak hukum untuk mengawal pengadaan, pendistribusian dan pelaksanaan rapid test covid 19 atau tes massal virus corona.

Apalagi, lanjut Ketua Umum HMB Jakarta, Rizki Irwansyah, Provinsi Banten menjadi nomor dua sebagai daerah yang terjangkit virus covid 19.

“Perlu ada pengawasan khusus dari selain dari lembaga Legislatif seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian Daerah (Polda) Banten agar setiap proses pengadaan, pendistribusian, hingga pelaksaannya tidak ada penyelewengan,”ucap Rizki dimuat Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (21/3).

Menurut Rizki, mengingat anggaran yang digelontorkan untuk Provinsi Banten Kehadiran KPK dan Polda untuk ikut mengawasi proses rapid test covid 19 di Banten tentu akan mengurangi potensi adanya penyelewengan anggaran serta adanya pungli dalam pelaksanaan rapid test covid 19.

Selain itu Rizki meminta, agar kepada Dinas Kesehatan Provinsi Banten sebagai leading sector penanganan covid 19 juga transparan dalam pengelolaan anggaran tes massal virus corona.

“Tentu transparasi itu diperlukan oleh Dinas Kesehatan, toh dia sebagai leading sector penangan virus covid 19”,-tuturnya.

Beri Komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here