Ilustrasi Corona/net

rmoljabar Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mengancam akan membubarkan masyarakat yang berkumpul atau mengumpulkan massa di suatu tempat guna mencegah wabah virus corona baru (Covid-19) semakin menyebar.

Humas Polri Irjen Pol Mohammad Iqbal menyatakan, masyarakat yang dalam kerumunan menolak dibubarkan atau sengaja melawan aparat, maka pihak kepolisian tidak akan segan untuk menindak secara tegas.

“Apabila ada masyarakat yang membandel tidak mengindahkan perintah personil yang bertugas untuk kepentingan negara, kepentingan masyarakat bangsa. Kami akan proses hukum dengan pasal 212 KUHP, 216 KUHP dan 218 KUHP,” jelas Iqbal, dalam keterangannya, Selasa (24/3).

Iqbal menjelaskan, aparat penegak hukum berhak membubarkan massa untuk mencegah penyebaran dan penularan Covid-19 sesuai maklumat Polri. Selain itu, ada ancaman pidana bagi masyarakat yang tidak mematuhi imbauan untuk tidak berkumpul.

“Yang harus ditekankan hari ini, Polri tidak ingin akibat berkerumunan, apalagi hanya kongkow-kongkow, menyebabkan virus ini bertambah. Kami akan melakukan pembubaran bila perlu dengan sangat tegas,” ujarnya 

“Tapi ingat bahasa persuasif humanis tetap kami kedepankan dahulu. Dengan konsekuensi apapun kami tetap maksimal. Tugas kami selaku pelindung, dan pengayom masyarakat guna terpeliharanya Kamtibmas,” sambung Iqbal.

Berikut Pasal 212, 216 dan 218 KUHP yang bisa diterapkan bagi masyarakat yang tetap berkumpul di suatu tempat :

Pasal 212 KUHP, barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya, diancam karena melawan pejabat, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Kaitannya dengan pasal 214 KUHP, jika hal tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih maka ancaman pidananya maksimal tujuh tahun penjara.

Pasal 216 ayat (1), Barang siapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana; demikian pula barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah.”

Pasal 218 KUHP, Barang siapa pada waktu rakyat datang berkerumun dengan sengaja tidak segera pergi setelah diperintah tiga kali oleh atau atas nama penguasa yang berwenang, diancam karena ikut serta perkelompokan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah.

Beri Komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here