Dhany Wahab Habieby/Net

ENAM bulan lebih anggota DPRD Kabupaten Bekasi periode 2019-2024 sudah menjalankan tugas sebagai wakil rakyat sejak dilantik pada 5 September 2019.

Satu semester merupakan waktu yang lebih dari cukup sebagai masa orientasi, khususnya bagi anggota legislatif yang baru pertama kali terpilih untuk belajar, beradaptasi dan memahami tugas pokok dan fungsi sebagai wakil rakyat.

Masyarakat berharap kepada anggota dewan yang telah diberi amanah tersebut bisa merealisasikan janji yang pernah diucapkan pada masa kampanye.

Sebanyak 50 orang anggota DPRD Kabupaten Bekasi dari hasil pemilu serentak pada 17 April 2019 memang di dominasi wajah baru yang berasal dari kalangan muda.

Mereka adalah 29 orang yang baru pertama kali terpilih dan 21 orang petahana yang berasal dari Partai Gerindra 11 orang, PKS 10 orang, PDIP 7 orang, Golkar 7 orang, Demokrat 6 orang, PAN 3 orang, PPP 2 orang, serta masing-masing satu orang dari Perindo, NasDem, PKB, dan PBB.

Kader Gerindra, Aria Dwi Nugraha yang kini dipercaya sebagai Ketua DPRD, adalah figur baru yang masih muda dan segar diharapkan mampu membawa kinerja DPRD Kabupaten Bekasi lebih dinamis dan produktif.

Sejumlah kaum milenial yang ditakdirkan menjadi anggota baru DPRD Kabupaten Bekasi diantaranya; Helmi, Ahmad Zamroni, Bhakti Sakti (Gerindra), Samuel Maruli Habeahan, Ade Kuswara Kunang (PDIP), Asep Surya Atmaja (Golkar), Rusdi Haryadi (PKS), Mia El-Dabo, Angganita (Demokrat), Faizal Rizal (PAN) dan Budiono (Perindo).

Selain itu masih ada tokoh-tokoh muda yang terpilih kembali sebagai anggota DPRD Kabupaten Bekasi, seperti Novy Yasin (Golkar), Lydia Fransisca (Gerindra) dan Budiyono (PKS).

Keberadaan kalangan milenial ini diharapkan dapat membawa optimisme sekaligus meningkatkan citra positif DPRD sebagai rumah rakyat, mereka dituntut untuk mampu melakukan akselerasi dengan gairah dan semangat baru menjalankan peran utama DPRD, yakni legislasi, budgeting dan controlling.

Tugas tersebut bisa dijalankan dengan maksimal jika yang bersangkutan mau menegaskan dirinya bukan hanya sekedar figuran akan tetapi mampu menjadi ‘vokalis’ yang konsisten memperjuangkan aspirasi masyarakat.

Sejumlah isu aktual yang sesungguhnya bisa menjadi entry point bagi para wakil rakyat untuk menyuarakan pendapat dan sikapnya sekarang ini antara lain berlarut-larutnya proses pengisian jabatan wakil bupati, keberadaan tenaga kerja asing di Meikarta, sarana dan prasarana pendidikan, pelayanan kesehatan dan kerusakan infrastruktur yang menjadi keluhan masyarakat hampir setiap tahun.

Sebagai unsur penyelenggara, DPRD merupakan bagian dari pemerintah daerah sehingga kedudukan DPRD dan Kepala Daerah sama-sama sebagai penyelenggara pemerintah daerah, bukan lembaga yang berdiri sendiri sebagaimana DPR dan Presiden yang biasa disebut trias politika atau kekuasaan legislatif dan eksekutif.

Oleh karena itu, setiap anggota DPRD mempunyai hak untuk bersuara dalam kapasitas menjalankan fungsi pengawasan jalannya pemerintahan dan pembangunan. Meskipun masih baru dan muda jangan pernah gentar atau sungkan untuk mengkritisi kebijakan pemerintah daerah, jika memang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Agar bisa bersuara lantang maka dibutuhkan kompetensi, kapasitas dan integritas secara personal sehingga ide dan gagasan yang disuarakan bisa diperhitungkan. Peran inilah yang setidaknya perlu dipahami dan dilakukan oleh anggota DPRD Kabupaten Bekasi.

Pertama, Mengartikulasikan keprihatinan, tuntutan, harapan dan melindungi kepentingan rakyat ketika kebijakan dibuat, sehingga DPRD senantiasa berbicara demi masyarakat.

Kedua, Menyuarakan aspirasi yang komprehensif dan memperjuangkannya melalui negosiasi yang seringkali berlangsung alot, serta tawar-menawar politik yang sangat kuat. Hal ini wajar mengingat aspirasi masyarakat mengandung banyak kepentingan atau tuntutan yang terkadang berbenturan satu sama lain. Tawar menawar politik dimaksudkan untuk mencapai titik temu dari berbagai kepentingan tersebut.

Ketiga, Menguji dan bila perlu berusaha mengubah tindakan-tindakan dari badan eksekutif. Berdasarkan fungsi ini adalah tidak dibenarkan apabila DPRD bersikap ‘lepas tangan’ terhadap kebijakan pemerintah daerah yang bermasalah atau dipersoalkan oleh masyarakat.

Dalam kasus seperti ini, DPRD dapat memanggil dan meminta keterangan, melakukan angket dan interpelasi, bahkan pada akhirnya dapat meminta pertanggung jawaban pihak eksekutif. (sumber:http://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2009/05/implementasi_peran__fungsi_dprd.pdf).

Generasi baru anggota DPRD Kabupaten Bekasi yang mempunyai latar belakang pendidikan yang memadai, tumbuh di era teknologi informasi dan akrab dengan media sosial, semestinya bisa lebih mudah dan cepat untuk mendapatkan pengetahuan dan informasi yang berkembang ditengah masyarakat.

Pola komunikasi yang harus dilakukan secara simultan dengan memanfaatkan ruang-ruang diskusi, jaring aspirasi warga dan media sosial. Diperlukan inovasi dan kreativitas yang mampu mendorong anggota dewan agar tidak terperangkap dalam tata aturan dan protokoler yang kaku, sehingga publik akan melihat secara langsung adanya perubahan yang lebih baik dari kinerja DPRD sebelumnya.

Contoh yang paling mudah adalah anggapan publik terkait seringnya anggota DPRD melakukan kunjungan ke luar daerah. Sementara masyarakat merasakan aspirasi atau usulan pembangunan yang ada diwilayahnya lambat direalisasikan meskipun sudah berulangkali disampaikan melalui musrenbang.

Hal lain yang juga perlu menjadi perhatian dari para kaum muda yang baru pertama kali menjadi wakil rakyat adalah memastikan tidak tercemar dengan kebiasaan buruk yang justru akan menyulitkan tugasnya dalam melakukan pengawasan. Tentu kita tidak ingin mendengar lagi ada kepala OPD yang enggan hadir tanpa alasan yang jelas, saat diundang rapat oleh komisi maupun panja untuk membahas suatu permasalahan.

DPRD Kabupaten Bekasi akan menjadi lembaga yang disegani, bilamana pimpinan dan anggotanya mampu menempatkan diri setara dengan eksekutif. Mentalitas yang perlu dikembangkan agar menjadi wakil rakyat yang bermartabat antara lain.

Pertama, melakukan evaluasi dengan mengundang perwakilan masyarakat untuk menyampaikan penilaian dan pendapatnya terhadap kinerja lembaga selama ini.

Kedua, bersikap dan bertindak professional diawali dengan kedisiplinan mengatur jadwal rapat-rapat dan melaksanakannya dengan tepat waktu, terlebih jika mengundang pihak ekternal.

Ketiga, tunjukan prestasi dengan menghasilkan perda yang berkualitas sesuai yang dibutuhkan masyarakat, bukan hanya sekedar memenuhi target kuantitas. Melibatkan peran aktif masyarakat seluas-luasnya dalam setiap pembahasan peraturan daerah.

Keempat, membangun sikap kemandirian lembaga dimulai dari kemandirian pribadi, khususnya dalam hal keuangan dan anggaran.

Kelima, memperbanyak pengetahuan dengan menghadiri diskusi serta membaca beragam literasi yang mencerdaskan dan mencerahkan.

Keenam, berikan manfaat yang melebihi ekspektasi orang lain, lebih baik sedikit berjanji banyak bukti daripada banyak janji minim prestasi.

Ketujuh, berani bersuara (speak-up) melalui media massa untuk melakukan yang terbaik dalam setiap proses pengambilan kebijakan.
Seraya mengenang pidato Presiden Soekarno ‘Beri aku sepuluh pemuda, niscaya akan kuguncang dunia’.

Kita berharap kaum muda yang jumlahnya lebih dari separuh anggota DPRD Kabupaten Bekasi mampu melakukan perubahan, memberikan warna baru sebagai wakil rakyat yang progresif, transparan dan komunikatif.

Kita doakan bibit-bibit muda yang dipercaya oleh masyarakat sebagai wakil rakyat, bisa berprestasi di DPRD Kabupaten Bekasi. Mungkin diantaranya akan ada yang mengikuti jejak pendahulunya seperti Sa’dudin, Neneng Hasanah Yasin dan Eka Supria Atmaja menjadi pemimpin Bekasi masa depan. Semoga tidak layu sebelum berkembang.

Dhany Wahab Habieby
(Komisioner KPU Kabupaten Bekasi)

Beri Komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here